Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat menetapkan bea masuk anti dumping untuk ekspor biodiesel dari Indonesia setelah sebelumnya memberlakukan bea masuk tambahan atau countervailing duties untuk komoditas itu.
Otoritas Paman Sam menuduh biodiesel asal Indonesia dijual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar Amerika Serikat (AS). Bea masuk anti dumping (BMAD) dikenakan untuk eksportir biodiesel dari Indonesia sebesar 50,71% sedangkan Argentina 54,36% hingga 70,05%.
Direktur Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pradnyawati mengatakan pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan pihak eksportir dari Indonesia terkait BMAD yang diberlakuka oleh AS. Pasalnya, tambahan bea masuk yang diberlakukan menurutnya sangat besar.
“Saya akan berkoordinasi dengan perusahaan dan para lawyer-nya untuk mengetahui perhitungan dumping mereka (AS) dan mengapa jadi tinggi sekali,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (24/10).
Pradnyawati mempertanyakan kalkulasi perhitungan BMAD yang dipakai oleh otoritas AS. Menurutnya, besaran BMAD yang ditetapkan menjadi pertanyaan besar dan hal tersebut hanya disampaikan kepada produsen eksportir.
Dia menjelaskan sejak awal AS memang menginisiasi tuduhan anti dumping dan contervailing duties (CVD) untuk biodiesel asal Argentina dan Indonesia. Dalam perjalanannya, investigasi anti dumping lebih lambat dari CVD.
Sejak awal 2017, sambungnya, AS sudah menginisiasi 73 investigasi AD dan CVD. Jumlah tersebut meningkat 52% dibandingkan dengan tahun lalu.
“Setelah berkoordinasi dengan produsen ekspotir terlebih dahulu, langkah selanjutnya tentu verifikasi dan hearing untuk AD,” jelasnya.
Sebelumnya, United Departement of Commerce (USDOC) juga telah memutuskan untuk mengenakan CVD bagi Wilmar International Ltd sebesar 41,06% dan PT Musim Mas sebesar 68,28%. Sementara, produsen lainnya asal Indonesia dikenakan besaran bea masuk tambahan sebesar 44,92%.
AS sebenarnya telah mengurangi tuduhan subsidi, yang menjadi landasan pengenaan CVD, dari 8 menjadi 2 tuduhan. Indonesia telah menyampaikan sanggahan untuk seluruh tuduhan subsidi yang dilayangkan.
Pemerintah telah menekankan bahwa poin-poin yang masih disangkakan oleh AS tidak tepat. Terkait subsidi BPDP misalnya, RI telah memastikan kepada otoritas AS bahwa hal itu bukan merupakan bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
Indonesia telah menyampaikan sanggahan untuk seluruh tuduhan subsidi yang dilayangkan. Pemerintah telah menekankan bahwa poin-poin yang masih disangkakan oleh AS tidak tepat.
Terkait subsidi BPDP misalnya, dia telah memastikan kepada otoritas AS bahwa hal itu bukan merupakan bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Pasalnya, dana yang dikumpulkan berasal dari produsen sawit yang digunakan untuk keperluan penanaman kembali serta pembiayaan selisih harga biodiesel dan solar.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menilai Indonesia harus segera mencari alternatif pasar biodiesel selain AS. Namun, upaya pembelaan tetap harus dilakukan.
“Jangan dilepas karena pangsa pasarnya besar. Upaya paling penting dari hal ini adalah bernegosiasasi dengan USDOC dan membuktikan bahwa diesel kita aman untuk diekspor,” paparnya.
Menurut catatan Bisnis, sebanyak 90% biodiesel produk biodiesel asal Indonesia dikirim ke Negeri Paman Sam. Total volume ekspor pada 2015 dan 2015 masing-masing sebesar 206.000 ton dan 373.500 ton.
Trademap mencatat ekspor biodiesel ke AS pada 2015 senilai US$153,03 juta. Terjadi pertumbuhan menjadi US$291,91 juta pada 2016.
Pengenaan bea masuk tambahan berawal saat National Biodiesel Board (NBB) Fair Trade Coalition serta 15 produsen biodiesel AS lainnya mengajukan petisi terkait produk asal Indonesia dan Argentina pada 23 Maret 2017. Petisi itu berisi dua poin utama dan diklaim sebagai hasil investigasi yang berlangsung selama 2014-2016.
NBB mengklaim pangsa pasar produk biodiesel Indonesia di AS sebesar 5,1% sedangkan market share Argentina mencapai 20,3%. Adapun poin yang dianggap sebagai subsidi pemerintah antara lain pungutan biodiesel Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan subsidi kemudahan ekspor. (137)
