Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku sedang berupaya mengoptimalkan aset yang dikelola kementeriannya dengan menggandeng swasta.
Dia menjelaskan Kemenhub telah membuat daftar yang memuat 30 aset yang akan dikerjasamakan dengan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public-private partnership (PPP).
Budi menyebutkan dua aset yang pengelolaannya akan menggandeng swasta yakni kereta lintas Makassar-Parepare (Sulawesi Selatan) dan Bandara Komodo di Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).
Menurut dia, peminat dalam lelang internasional operator kedua infrastruktur konektivitas itu sangat banyak.
"Dua objek ini penting bagi kita karena selama ini mungkin saja ada skema keuangan atau skema legal yang belum jelas. Dengan keberhasilan dua itu, menjadi jelas dan mudah bagi kita melakukan kerja sama," ujarnya seusai menutup Reform Leadership Training di Jakarta pada Senin (22/10/2018).
Budi menjelaskan aset Kemenhub umumnya lebih berupa pelabuhan, bandara, stasiun dan rel, serta terminal bus ketimbang tanah. Aset-aset itu fungsional, tetapi sebagian tidak optimal. Khusus terminal bus, menurut dia, banyak yang harus direvitalisasi.
Saat berbicara dalam Reform Leadership Training, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik Kemenhub yang kerap tidak optimal memanfaatkan aset alias barang milik negara (BMN).
Kemenkeu menginginkan BMN, baik berupa tanah, bangunan, maupun surat berharga, terus 'bekerja' menghasilkan pendapatan negara.
"Saya sudah minta ke Ditjen Kekayaan Negara [untuk mengevaluasi] kalau kita punya aset, digunakan untuk apa, valuasinya berapa. Kalau tingkat pengembaliannya rendah, haruskah tetap di situ?" ujarnya.
Menkeu berharap Kemenhub menjadi kementerian teratas yang menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk mengoptimalkan aset negara.
Bahkan, Sri Mulyani mendorong Kemenhub melakukan sekuritisasi aset (menjaminkan pendapatan suatu aset pada masa depan) untuk membiayai proyek infrastruktur lain. Terobosan itu diperlukan sebagai alternatif pembiayaan proyek agar ketergantungan terhadap APBN berkurang.
