Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia akan mengarahkan para pelaku usaha berbasis perikanan dan kelautan untuk memiliki sertifikasi keberlanjutan agar memastikan usaha yang dijalankan tetap ramah lingkungan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti mengatakan pemerintah sedang mengarahkan agar pelaku usaha memiliki itu. Pemerintah, lanjutnya, dalam hal ini berkemungkinan akan menetapkan aspek keberlanjutan sebagai mandatori seperti ISPO untuk kelapa sawit.
"Kemungkinan [sertifikasi layaknya ISPO] ya ada karena kita menginginkan laut yang sustainable untuk anak cucu kita nanti bahkan lima sampai sepuluh tahun ke depan," ungkapnya di sela-sela Our Ocean Conference pada Senin (29/10/2018).
Menurutnya selain mandatori atau anggaran, hal yang tidak kalah penting adalah edukasi. Hal ini, lanjutnya, perlu dilaksanakan selama konsisten tahun-tahun mendatang supaya tata kelola kelautan di Indonesia membaik.
Brahmantya juga berharap kerjasama dari pelaku usaha untuk bisa menjaga laut Indonesia, terutama kepada industri pariwisata agar mengedukasi para wisatawan asing dan lokal untuk mengurangi sampah plastik di laut.
