Pemerintah Tekankan Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pembangunan

Bisnis.com, JEMBER -- Pemerintah menyampaikan pentingnya sinergitas daerah dengan pusat dalam rangka mencapai pemerataan pembangunan nasional.
 
Selain itu, transformasi struktural masih menjadi fokus Kabinet Kerja, dengan menyasar tiga hal fundamental yaitu alokasi sumber daya, kebijakan yang berpihak, dan pemberdayaan pelaku ekonomi.
 
Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan pentingnya kerja sama pemerintah daerah dan pusat dalam pembangunan.
 
“Pemerintah pusat akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya membangun ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing,” ujarnya dalam talkshow bertajuk "Pencapaian Program Ekonomi Pemerintahan Jokowi & JK" di Kabupaten Jember, Rabu (21/11/2018) malam.
 
Di Kota Karnaval Dunia ini, Susiwijono menjelaskan fundamental ekonomi makro Indonesia yang tercatat relatif sehat dan kuat.

Di tengah gejolak dan perlambatan ekonomi global, Indonesia mampu tumbuh 5,17% pada semester I/2018, lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 5,01%. Inflasi juga berhasil dikendalikan di bawah 4% selama 4 tahun terakhir.
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama empat tahun ke belakang indikator sosial Indonesia menunjukkan perbaikan. Untuk pertama kalinya, tingkat kemiskinan berada di level satu digit, yaitu sebesar 9,82% pada Maret 2018.

Rasio Gini dan tingkat pengangguran juga menurun masing-masing menjadi 0,389% dan 5,13%.
 
Dia menerangkan bahwa meski sektor eksternal Indonesia juga mengalami tekanan karena dampak ekonomi global, cadangan devisa (cadev) tetap memadai untuk pembayaran utang luar negeri dan stabilisasi nilai tukar.  Kendati mengalami pelebaran, tapi defisit transaksi berjalan Indonesia diklaim masih berada pada rentang yang aman.

Utang Luar Negeri (ULN) juga relatif terjaga, tumbuh pada tren yang menurun. Berdasarkan komposisinya sebagian besar adalah ULN jangka panjang. 
 
Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema tersebut mendasari tiga arah kebijakan ekonomi Indonesia pada 2019. 
 
Pertama, pemerintah akan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah Tahun Politik. Kedua, pemerintah akan menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tekanan eksternal. Ketiga, pemerintah akan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
 
Pemerintah, melalui Kemenko Perekonomian, juga telah menetapkan beberapa program prioritas, mulai dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Kebijakan Satu Peta, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga e-commerce. 
 
“Ada juga Sistem Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ease of Doing Business (EoDB), stabilisasi harga, kemitraan ekonomi umat, dan terobosan perizinan melalui Online Single Submission (OSS),” sambung Susiwijono.
 
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga masih akan mempercepat implementasi kebijakan pemerataan ekonomi yang di dalamnya termasuk reforma agraria, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta ritel modern dan pasar tradisional.
 
“Lalu, untuk Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), pemerintah baru saja meluncurkan paket ke-16. Paket ini berisi tiga kebijakan meliputi perluasan tax holiday, relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) hasil Sumber Daya Alam (SDA),” tambahnya.
 
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Jember Faida mengulas tentang kabupaten yang dipimpinnya.  Dari segi geografis, Kabupaten Jember merupakan daerah yang relatif subur sehingga cocok untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan. 
 
“Kabupaten Jember dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang menganut tipe agraris karena sektor pertaniannya memiliki peranan cukup besar dalam menunjang pembangunan daerah," tuturnya.
 
Di sisi lain, kabupaten yang dijuluki Kota Coffee, Cacao, Cigarette, dan Culture (4C) ini pun memilki berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dikembangkan, seperti pertambangan, kelautan, peternakan, dan objek wisata alam.  Oleh karena itu, daerah tersebut dinilai layak untuk dijadikan tujuan investasi.
 
Kunjungan Kemenko Perekonomian pun diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan semangat bagi Pemda untuk lebih giat melaksanakan sinergitas pusat dan daerah dalam pembangunan daerah serta pengabdian kepada masyarakat.