Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Angka Kemiskinan 2019 Ditargetkan 9%

Kementerian Sosial optimis angka kemiskinan pada 2019 mendatang bisa mencapai 9,5% atau bahkan 9% seiring dengan tingginya komitmen pemerintah dalam menjalankan program sosial salah satunya Program Keluarga Harapan.
Menteri Sosial Agus Gumiwang menggendong seorang anak yang terlepas dari orangtuanya saat tsunami di Palu. Ia ditemukan warga di saluran air dan diobati, lalu diserahkan ke Polda Palu saat Panglima TNI meninjau langsung korban gempa Palu, Sabtu (29/9)./Istimewa2018).
Menteri Sosial Agus Gumiwang menggendong seorang anak yang terlepas dari orangtuanya saat tsunami di Palu. Ia ditemukan warga di saluran air dan diobati, lalu diserahkan ke Polda Palu saat Panglima TNI meninjau langsung korban gempa Palu, Sabtu (29/9)./Istimewa2018).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial optimistis angka kemiskinan pada 2019 mendatang bisa mencapai 9,5% atau bahkan 9% seiring dengan tingginya komitmen pemerintah dalam menjalankan program sosial salah satunya Program Keluarga Harapan.

Apalagi pada 2019, pemerintah telah sepakat untuk menaikkan anggaran PKH menjadi Rp32,65 triliun atau melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp19,3 triliun.

“Syaratnya hanya program sosial ini benar-benar dijalankan dengan komitmen dan disiplin tinggi,” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, usai menghadiri Jambore PKH yang berlangsung di Wana Wisata, Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, dalam rilis yang diterima Bisnis, Selasa (11/12/2018).

Mensos mengatakan bahwa program seperti PKH dan bantuan pangan non tunai (BPNT) memiliki andik besar dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan menjadi satu digit yakni 9,82% pada Maret lalu.

“Ini merupakan pertama kali angkanya satu digit dan merupakan yang terendah dalam sejarah, karena itu pemerintah akan terus meningkatkan sasaran jumlah keluarga penerima manfaat (KPM),” jelasnya.

Dia merinci, pada 2015 lalu jumlah KPM baru tercatat sebanyak 3,5 juta keluarga kemudian ditingkatkan menjadi 6 juta KPM dan naik lagi menjadi 10 juta KPM begitupun dengan alokasi anggarannya yang terus ditingkatkan.  

"Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Presiden Joko Widodo untuk terus memperluas jangkauan PKH dari 3.5 Juta menjadi 10 Juta KPM dalam 4 tahun terakhir,” tegasnya.

Modal Usaha

Pihaknya juga berharap agar para penerima PKH akan dapat menggunakan bantuan tersebut semaksimal mungkin. Selain memenuhi kebutuhan pangan, perbaikan gizi dan kebutuhan sekolah anak anak, juga bisa digunakan untuk tambahan modal usaha.

“Kalau anak-anak sehat, pintar dan usaha lancar, maka akan lepas dari PKH. Karena sesungguhnya masih banyak keluarga lain yang tersebar di seluruh Indonesia membutuhkan PKH,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang keluarga penerima PKH, Suriyah, mengatakan kalau dirinya saat sekarang sudah lepas dari penerima PKH. 

Dulunya dia merupakan penjual susu kedelai di daerah Cilongok. Kemudian, ketika mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah, Suriyah menggunakannya untuk kebutuhan sekolah dan sebagian untuk modal usaha penjualan bandeng presto.

“Alhamdulillah saat ini berhasil. Saya mendapatkan keuntungan Rp100.000 setiap hari, karena per hari omsetnya sekitar Rp1 juta. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi dan Pak Mensos dan saat ini saya sudah lepas sebagai penerima PKH,”ungkapnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dewi Andriani
Editor : Fajar Sidik
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper