Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang mempersiapkan fasilitas digital avatar dalam program e-Smart IKM sebagai mempercepat graduasi atau peningkatan kesejahteraan pada keluarga Program Keluarga Harapan (PKH).
Sebelumnya, Kemenperin telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjadikan keluarga graduasi menjadi pengusaha industri kecil menengah (IKM).
Menteri Perindustrian Airlangga Hartato mengatakan penambahan fasilitas tersebut sejalan dengan penetrasi gawai pada keluarga PKH. Menurutnya, fasilitas digital avatar tersebut merupakan alat agar para IKM hasil graduasi keluarga PKH dapat menjadi reseller.
“Saya melihat ke beberapa daerah, potensi ini luas,” ujarnya, Rabu (20/3/2019).
Airlangga menambahkan secara umum kementerian menargetkan jumlah IKM dapat tumbuh sebanyak 3.000 unit. Sejauh ini sebanyak 5.945 unit IKM telah mengikuti program e-SMart IKM dan membukukan transaksi lebih dari Rp1,3 miliar pada akhir tahun lalu.
Sebelumnya, Kemenperin menandatangani kerja sama dalam bentuk pendampingan dan pemberian fasilitasi oleh Kemenperin terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) yang menjalankan usaha ekonomi produktif (UEP) maupun kelompok usaha bersama (KUBE).
Airalngga berujar kementerian akan membantu para PKM-PKH tersebut untuk mendapatkan fasilitas pengemasan yang lebih baik. "[Akan] kami jaga [usaha para PKM-PKH] sampai bankable sehingga layak mendapatkan KUR [kredit usaha rakyat]," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan ada sekitar 400.000 graduasi KPM-PKH yang akan mengikuti program tersebut. Seperti diketahui, graduasi adalah sebutan bagi kelompok atau individu yang sudah menuntaskan komponen PKH.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menjelaskan peserta yang akan mengikuti program edukasi dan binaan oleh Kemenperin tersebut adalah KPM-PKH yang telah graduasi dengan cara membangun usaha melalui UEP maupun KUBE. Kementerian, ujarnya, akan segera memberikan data rinci mengenai peserta program kerja sama tersebut kepada Kemenperin.
Harry berharap kerja sama ini dapat membantu para UEP dan KUBE hasil KPM-PKH berkembang pesat dengan pembinaan untuk masuk ke pasar digital melalui perusahaan e-commerce. Kementerian, lanjutnya, telah menyesuaikan anggota program dengan daerah prioritas IKM Kemenperin seperti Semarang dan Sukabumi.
Dari komposisi sektor lapangan usaha, Harry melihat IKM hasil KPM-PKH mayoritas menggeluti industri makanan dan minuman atau sebesar 40%. Sementara itu, 30% IKM menggeluti usaha kerajinan dengan bahan baku daur ulang.
Pihaknya, sambungnya, akan memprioritaskan UEP dan KUBE hasil PKH untuk mendapatkan fasilitas pengemasan, pelatihan, dan pengembangan produk yang lebih baik di daerah prioritas Kemenperin. Setelah itu, ujarnya, Kemenperin akan merekomendasikan UEP maupun KUBE PKH kepada perbankan atau lembaga permodalan untuk mendapatkan fasilitas permodalan.
"Kalau ada sinergi dengan Kemenperin, saya kira bisa ada tambahan modal [bagi UEP dan KUBE hasil PKH] dari PT PNM [Permodalan Nasional Madani (Persero)] atau KUR," paparnya.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp140 triliun. Angka tersebut naik dari penyaluran tahun lalu yang mencapai Rp120 triliun atau setara dengan 97,2% dari target Rp123,8 triliun.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun ini menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 60% dari total. Angka ini meningkat dari tahun lalu yang dipatok 50%. Secara kumulatif, KUR yang telah disalurkan sejak 2015 hingga akhir Januari 2019 senilai Rp342,1 triliun, yang telah diberikan kepada 14,2 juta debitur.
Harry mengutarakan telah ada pembicaraan antara Kemensos, Kemenperin, dan Kementerian BUMN mengenai inisiasi tersebut. Dengan kerja sama antara Kemensos dan Kemenperin, menurutnya, level usaha UEP dan KUBE hasil PKH akan naik satu tingkat. Dengan kata lain, usaha para alumni PKH lolos standar pendanaan perbankan.
