Bisnis.com, JAKARTA — Volume penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 segera diumumkan.
Hal itu tepatnya bakal disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025) besok. Dalam pidatonya, Prabowo akan menyampaikan gambaran anggaran untuk sejumlah program, termasuk kuota BBM subsidi.
Adapun, BBM subsidi itu mencakup bakar minyak khusus penugasan (JBKP) Pertalite, jenis bahan bakar tertentu (JBT) minyak solar, dan JBT minyak tanah.
Di sisi lain, sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan proyeksi BBM subsidi untuk 2026. Tercatat, untuk kuota JBT minyak solar, BPH Migas mengusulkan 18,531 juta-18,742 juta kl. Angka ini lebih rendah dari target penyaluran tahun ini yang sebanyak 18,8 juta kl.
Sementara itu, minyak tanah diusulkan sebesar 517.000-535.000 kl untuk 2026. Angka ini lebih tinggi dibanding target 2025 yang sebanyak 525.000 kl.
Sedangkan, usulan kuota Pertalite untuk 2026 adalah sebesar 31,229 juta-31,230 juta kl. Angka ini masih sama dengan target penyaluran 2025 yang sebanyak 31,2 juta kl.
Baca Juga
Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat kuota BBM subsidi itu idealnya bisa ditekan. Namun, sebagai gantinya, pemerintah perlu mendorong produksi biodiesel.
"Seharusnya didesain [volume BBM subsidi] semakin turun dengan menggalakkan produksi biodiesel sehingga mengurangi ketergantungan impor," ucap Hadi kepada Bisnis, Kamis (14/8/2025).
Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu juga mengingatkan agar pemerintah menggalakan program konversi BBM ke gas. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun Infrastruktur gas yang terintegrasi.
Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk mengurangi besaran subsidi secara perlahan.
"Khusus untuk kendaraan roda dua bisa dilaksanakan program konversi BBM ke motor listrik," imbuh Hadi.
Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai volume BBM subsidi pada 2026 seharusnya bisa lebih rendah. Namun, hal ini harus dibarengi dengan mendorong subsidi pada transportasi publik.
Dia pun mengingatkan jangan sampai jika volume BBM subsidi ditekan, tetapi dananya dipindahkan untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Khawatir efisiensi subsidi BBM-nya buat MBG dan proyek yang tidak membantu penguatan daya beli kelompok menengah ke bawah," kata Bhima.
