Kepala Sub Direktorat UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Mulyahadi menuturkan bahwa pihaknya berupaya mengoptimalkan keberadaan jembatan timbang.
Sayangnya, kendala terbesar datang dari anggaran dan sumber daya manusia yang masih jauh dari kata cukup. Masalah berikutnya dari sisi kuantitas.
Alokasi anggaran peningkatan fasilitas atau rehabilitasi jembatan timbang pada 2019 diturunkan menjadi Rp74,69 miliar dari tahun sebelumnya mencapai Rp110,64 miliar.
“Saat ini, terdapat 1.417 orang sedangkan untuk kebutuhan mengoperasikan 85 UPPKB dengan 48 orang untuk masing-masing UPPKB sebanyak 4.080 orang,” katanya.
Jumlah SDM jauh dari kata ideal. Keterbatasan SDM tersebut membuat pengoperasian jembatan timbang tidak dapat dilakukan sepanjang tahun. Pengoperasian UPPKB dibagi menjadi dua kategori yaitu operasi selama 9 bulan dalam 1 tahun dan operasi 6 bulan dalam 1 tahun.
Total anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mencapai Rp4,01 triliun dari total anggaran Kemenhub yang mencapai Rp41,5 triliun.
Selain itu, dari 85 unit jembatan timbang sebanyak 3 unit jembatan timbang terpaksa ditutup.
Berdasarkan dokumen, hanya ada 53 jembatan timbang yang alat penimbangnya berfungsi, sementara hanya 11 unit jembatan timbang yang memiliki aplikasi jembatan timbang oto (JTO).
Hal itu terjadi karena keterbatasan SDM dan anggaran operasional bagi jembatan timbang. Padahal, keberadaan jembatan timbang sangat penting dalam memberantas ukuran berlebih dan muatan berlebih atau over dimension overload (ODOL).
