Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menuturkan keberadaan jembatan timbang menjadi momok bagi para pelaku bisnis. Alasannya, jembatan timbang menjadi bukti nyata pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha truk.
Tidak jarang para pengemudi truk memilih menghindari jalur jalan menuju jembatan timbang. “Ketika setiap truk harus melalui jembatan timbang, banyak pengemudi truk yang ODOL menepi sebelum jembatan timbang, menanti fasilitas itu penuh, baru melanjutkan perjalanan,” terangnya.
Ketika fasilitas jembatan timbang penuh, paparnya, truk pelanggar ODOL diperbolehkan tidak masuk ke fasilitas penimbangan truk.
Modus lain untuk menghindari jembatan timbang adalah melalui jalan tol. Kelemahannya, truk sering tidak bisa memenuhi aturan kecepatan minimal 60 km per jam karena muatannya berlebih. Ada risiko lain terkena tindakan tilang dari Kepolisian.
Akademisi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menilai problem keterbatasan anggaran Ditjen Perhubungan Darat harus dicarikan pemecahannya. Anggaran Ditjen Perhubungan Darat sudah seharusnya ditambah karena ada serah terima pengelolaan jembatan timbang dan terminal tipe A dari pemda kepada pemerintah pusat.
“Mestinya anggaran Perhubungan Darat ditambah, belum lagi ada 97 terminal tipe A juga yang harus dipelihara,” kata Djoko.
Menurutnya, penanganan ODOL di Pulau Jawa dan Sumatra berbeda. Secara karakter, pengemudi truk di dua pulau itu berbeda. Dia menambahkan perlu bantuan aplikasi untuk memudahkan penanganan ODOL.
“Di Jawa, jika diarahkan petugas jembatan timbang, truk barang masih mau masuk jembatan timbang. Di Sumatra, banyak yang tidak patuh, bahkan ada petugas yang diancam,” terangnya.
Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas juga setuju dengan pendapat Djoko. Dia menuturkan jembatan timbang menjadi salah satu kunci pemberantasan kelebihan dimensi dan muatan angkutan barang.
“ODOL hanya bisa efektif diberantas kalau jembatan timbangnya beroperasi secara optimal, baik teknologinya maupun sistem dan SDM. Itu semua butuh peningkatan, pentingkatan butuh anggaran yang sangat besar,” jelasnya.
Keberadaan jembatan timbang tidak dapat dipisahkan sebagai langkah penegakan hukum atas pelanggaran aktivitas pengemudi truk yang melebihi muatan.
Penguatannya harus dilihat lebih serius oleh berbagai pihak, terutama pemerintah dan Kepolisian. Kalau tidak ada upaya serius, target Indonesia bebas ODOL pada 2021 hanya sebatas mimpi.
