Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Fokus APBN 2020 ke Penguatan SDM, Presiden Jokowi Pastikan Anggaran Infrastruktur Tak Digeser

Presiden Jokowi mengungkapkan bagi kementerian atau lembaga yang sekiranya masih ragu atas alokasi anggarannya, bisa melakukan realokasi anggaran ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Presiden Jokowi memberi arahan dalam rapat terbatas pembahasan anggaran RAPBN 2020 di Istana Bogor, Selasa (23/4/2019)./Bisnis-Amanda K. Wardhani
Presiden Jokowi memberi arahan dalam rapat terbatas pembahasan anggaran RAPBN 2020 di Istana Bogor, Selasa (23/4/2019)./Bisnis-Amanda K. Wardhani

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Joko Widodo menyatakan belanja modal daerah masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur dasar, terutama yang berkaitan dengan jalan dan air bersih.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi mengungkapkan bagi kementerian atau lembaga yang sekiranya masih ragu atas alokasi anggarannya, bisa melakukan realokasi anggaran ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Mungkin kalau melihat perjalanan kemarin, 4 tahun ini Kementerian PU [Pekerjaan Umum] yang bisa merealisasikan anggaran-anggaran yang diberikan. Mungkin anggaran-anggaran yang masih di kementerian ragu, masukkan saja di Kementerian PU," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Selasa (23/4/2019).

Secara umum, Kepala Negara meyakinkan anggaran infrastruktur tidak akan terpangkas pada 2020 meski fokus saat ini sudah bergeser ke penguatan sumber daya manusia.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan arah pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada infrastruktur dasar utama yakni air bersih, sanitasi, irigasi, dan jalan arteri.

Khusus untuk proyek skala besar, pemerintah akan mendorong pembiayaan non-APBN yaitu kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).

“Ya paling penting kita tidak bicara berapa anggaran yang berkurang, tetapi proyek infrastrukturnya akan tetap bertambah karena infra tidak hanya berasal dari anggaran tapi banyak yang didorong melalui skema di luar APBN,” katanya di Istana Negara, Senin (22/4/2019).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper