Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus berupaya menarik investor ke sektor industri kimia.
Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mempromosikan PT Turban Petrochemichal Industries sebagai entitas yang menarik.
“Untuk memenuhi bahan baku industri kimia itu harus dilakukan secara lebih smart dan memancing [investasi] secara atraktif agar kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lai seperti Vietnam,” ujarnya, Selasa (10/9/2019).
Pemerintah akan melakukan restrukturisasi utang multiyears bond Turban Petrochemichal Industries senilai Rp2,5 triliun. Alhasil, perseroan hanya akan membayar utang senilai Rp700 miliar yang akan diangsur selama 10 tahun. Restrukturisasi tersebut akan membuat kepemilikan saham oleh pemerintah menjadi 95,9% dari posisi sebelumnya 70%.
Taufik mengatakan restrukturisasi dan penambahan investasi akan menjadikan impor benzene, toluene, dan xylene (BTX) turun secara bertahap dari 90% menjadi 80% pada 2024. Menurutnya, investasi tersebut akan digunakan pembangunan nafta cracking yang memproduksi synthetic gas hingga buthane. “Cracking ini diperlukan suatu investasi yang besar juga.”
Direktur Utama Tuban Petro Sukriyanto sebelumnya mengatakan seluruh kementerian terkait sudah sepakat untuk menambah kepemilikan pemerintah pada Tuban Petro sejak Maret 2019. Selama ini yang membuat penambahan saham pemerintah berjalan lambat adalah evaluasi, baik dari sisi makro maupun dari sisi industri, yang membutuhkan waktu.
Sukriyanto mengatakan Tuban Petro bakal meningkatkan kapasitas produksinya dari 240.000 ton menjadi 300.000 ton.
