Bisnis.com, JAKARTA --Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) meminta pemerintah pusat, daerah, dan swasta untuk meningkatkan serapan sarjana kelautan.
Perkembangan pembangunan kelautan nasional diyakini membutuhkan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas serta memiliki kompetensi teknis bidang kelautan.
Ketua Harian Iskindo M. Abdi Suhufan mengatakan saat ini perencananaan dan pembangunan pesisir dan laut membutuhkan ketersediaan data, informasi, dan kemampuan analisis keruangan agar tidak menimbulkan konflik.
"Kemampuan teknis dan analisis tersebut akan lebih baik jika dilakukan oleh sarjana kelautan," ujarnya dalam siaran pers, Minggu (10/11/2019).
Menurut Abdi dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil di pusat dan daerah, alokasi untuk sarjana kelautan mesti menjadi prioritas.
Pimpinan daerah, lanjut dia, baik gubernur, bupati, dan wali kota, perlu memahami bahwa potensi laut yang dimiliki perlu konsep dan strategi pengelolaan. Saat ini terdapat kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan dari segi kualitas dan kuantitas.
"Akibatnya pada banyak daerah terjadi konflik keruangan di wilayah pesisir dan laut, minimnya data, lemahnya perencanaan, serta pertimbangan teknis kelautan yang luput dalam perumusan program," ujar Abdi.
Saat ini ada sekitar 27 perguruan tinggi yang mengelola program dan kajian ilmu dan teknologi kelautan. Abdi menyebut 26.000 sarjana kelautan dengan sekitar 2.500 doktor dan master siap membantu dan terlibat dalam proses pembangunan nasioal dan daerah.
Kemampunan teknis dan manajerial sarjana kelautan meliputi bidang perencanaan wilayah pesisir, tata ruang dan zonasi, konservasi laut, pencemaran laut, survei laut, dan oseanografi.
"Industri dan jasa kelautan yang kini makin berkembang juga perlu melirik talenta kelautan agar kesinambungan bisnis dapat terjaga," kata Abdi.
