Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Banggar DPR Said Abdullah menanggapi rencana pemerintah yang akan memangkas alokasi belanja transfer ke daerah alias TKD dalam RAPBN 2026.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengaku bahwa pemerintah sudah menjelaskan strategi agar pembangunan di daerah tetap berjalan meski ada pemangkasan anggaran TKD.
Said menyebutkan bahwa meski ada pemangkasan, pembangunan daerah akan dilakukan berdasarkan belanja pemerintah pusat melalui program bantuan dan instruksi presiden.
Sebagai informasi, dalam RAPBN 2026, terungkap bahwa transfer ke daerah (TKD) turun 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026). Masalahnya, selama ini pemerintah daerah masih sangat tergantung dengan dana TKD untuk melakukan pembangunan.
"Sebenarnya dari sisi program, itu tidak menyusut karena programnya kalau dulu langsung kepada TKD, saat ini programnya bentuknya Banpres [bantuan presiden] dan Inpres [instruksi presiden]," ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
Kendati demikian, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu tidak setuju strategi itu membuat otonomi daerah semakin tergerus. Dia mengklaim Banpres dan Inpres akan tetap berdasarkan usulan para kepala daerah.
Baca Juga
"Kalau sentralisasi itu artinya tidak ada mekanisme bawah-atas. Ini kan mekanisme tetap dari bawah [Banpres dan Inpres berdasarkan usulan kepala daerah], karena kalau tidak, di daerah itu akan kesulitan untuk pembangunan jalan, irigasi, jembatan, dan infrastruktur lainnya," katanya.
Oleh sebab itu, dia menyimpulkan pembangunan di daerah akan tetap berjalan namun mekanismenya berubah.
Sementara itu, mayoritas fraksi di DPR menyoroti menyoroti perihal pemangkasan anggaran TKD dalam RAPBN 2026. Dari delapan fraksi, enam di antaranya mewanti-wanti pemerintah soal dampak negatif pemangkasan itu.
Salah satunya adalah Fraksi PDIP. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rio Dondokambey menyampaikan bahwa penurunan alokasi TKD sebesar 24,8% merupakan yang terbesar sepanjang sejarah APBN.
Fraksi PDIP berpandangan penurunan alokasi TKD itu akan berdampak pada melambatnya pembangunan di daerah hingga pembangunan di daerah menjadi terdistorsi.
"Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyedikan skema pengalokasian program pembangunan di daerah yang merata diseluruh wilayah," jelas Rio dalam dokumen Pandangan Fraksi PDIP yang diserahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (19/8/2025).
Selain itu, Fraksi PDIP mewanti-wanti potensi perlambatan pelayanan publik hingga kebijakan baru pemerintah daerah yang dapat membebani rakyat. Padahal, lanjut Rio, penguatan fiskal daerah merupakan amanat konstitusi dalam kerangka otonomi daerah.
Fraksi PDIP pun mendorong pemerintah memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga.
Ketika diminta tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi di DPR itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta awak media bersabar. Dia menyatakan pemerintah akan menyampaikan tanggapan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (21/8/2025).
"Nanti Kamis saja kami sampaikan ya," katanya singkat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
