Bisnis.com, JAKARTA - Rencana peninjauan ulang kebijakan bebas visa disambut baik oleh pelaku industri pariwisata Indonesia. Pasalnya, adanya kebijakan bebas visa yang diatur dalam Perpres 21/2016 yang mengatur tentang pemberian bebas visa kunjungan kepada WNA yang masuk dalam 169 negara tidak menguntungkan industri pariwisata dalam negeri.
Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azriel Azhari menyambut baik rencana itu. Dia mengaku pihaknya sudah mengingatkan pemerintah akan rencana bebas visa sejak 2014.
“Saya sejak 2014 sudah saya bilang jangan coba-coba garap bebas visa, karena gak ada timbal balik ke pariwisata kita. Seperti Australia, mereka ke kita bebas visa, sedangkan kita kesana susah banget urus visanya,” katanya kepada Bisnis, Senin (20/1).
Dia menilai apa yang diramalkannya memang terbukti saat ini. Kebijakan bebas visa yang berlaku sejak 3 tahun lalu tidak efektif. Target jumlah wisman pun tidak pernah tercapai. Di samping itu, spending dan leght of stay para wisman juga sangat sedikit di Indonesia.
“Yang banyak justru wisman kelas menengah, backpacker.”
Sekjend Astindo, Pauline Suharno juga sepakat dengan rencana itu. Menurutnya, pemerintah perlu meninjau ulang negara-negara mana yang tidak memberikan benefit kepada Indonesia.
“Setuju jika turis mancanegara datang tapi tidak memberikan benefit untuk pengusaha lokal, tidak memberikan manfaat devisa untuk WNI sebaiknya kebijakan itu ditinjau ulang,” kata Pauline.
Adapun, rencana ini dikemukakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio. Dia menjelaskan aturan tentang pembebasan visa kunjungan terhadap 169 negara yang telah berlaku sejak 2016 lalu akan ditinjau ulang. Dirinya menyebutkan aturan tersebut perlu dipertimbangkan apakah bisa mendatangkan wisatawan yang berkualitas atau malah sebaliknya.
Sebelumnya, kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2020 ditargetkan bisa mencapai sebanyak 17 juta orang.
Asisten Deputi Investasi Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Hengky Manurung menjelaskan meskipun pihaknya merubah target berdasarkan kualitas, namun tidak menampik masih mengandalkan kuantitas dari kunjungan turis asing.
Hengky mengatakan jika melihat dari prediksi realisasi jumlah kunjungan wisman sepanjang 2019, pihaknya hanya bisa menargetkan sebanyak 17 juta orang dengan lama waktu tinggal sekitar 10 hari.
“Saya pribadi bilang mungkin 17 juta orang wisman dulu. Jadi kami bilang moderat saja dari pada bilang targetnya 20 juta wisman. Kami bicara 17 juta orang karena 2019 mungkin hanya bisa tercapai sekitar 16,4 juta orang wisman,” kata Hengky.
