Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelar tahapan konsultasi publik untuk proyek SPAM Djuanda atau Jatiluhur II yang diprakarsai badan usaha.
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan bahwa pembangunan proyek ini dilatarbelakangi data terkait capaian akses air minum dan persoalan pembiayaan dalam infrastruktur penyediaan air minum.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 oleh Badan Pusat Statistik, capaian akses air minum secara nasional baru mencapai 61,29 persen, sedangkan layanan air minum perpipaan baru mencapai 20 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
"Tentunya kita berharap jaringan perpipaan ini jadi hal yang utama terutama untuk kota-kota besar, yang banyak menggunakan air tanah," ujarnya dalam konsultasi publik secara daring, Kamis (28/5/2020).
Lebih lanjut, kata Haryo, rendahnya cakupan layanan tersebut menyebabkan masyarakat menggunakan air tanah yang berakibat pada penurunan tanah, seperti yang terjadi di DKI Jakarta dengan angka penurunan 1 sentimeter hingga 20 sentimeter per tahun.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan pemenuhan penyediaan infrastruktur air minum melalui skema pembiayaan selain APBN, salah satunya dengan meningkatkan peran serta badan usaha melalui skema KPBU. Termasuk untuk proyek SPAM Djuanda.
Baca Juga
"Proyek SPAM Juanda diprakarsai oleh badan usaha yaitu calon pemrakarsa konsorsium MMVP," jelasnya.
Konsorsium ini terdiri atas Mayniland Water Serv. Inc., Metropac Water Invest. Corp., PT Varsha Zamindo Lestari, PT PP (Persero) Tbk., dan PT PP Infrastruktur.
Masa kontrak melalui bangun guna serah (build, operate, transfer) selama 30 tahun dengan pengembalian investasi melalui tarif air.
Adapun, intake Bendungan Jatiluhur dengan kapasitas 10.000 liter per detik (lpd) dan instalasi pengolahan air juga berada di area ini.
Rencana jaringan SPAM Djuanda ini yaitu akan mencakup pembeli (offtake) ke wilayah DKI Jakarta 3500 lpd, Kota Bekasi 1.000 lpd, Kabupaten Bekasi 2.000 lpd, Kabupaten Bogor 2.000 lpd, dan Kabupaten Karawang 850 lpd.
Dia menjelaskan bahwa liniimasa progres proyek ini yaitu penyampaian letter of Intent oleh Konsorsium MMVP dilakukan pada 26 Februari 2018. Pada 8 Maret 2018, surat tanggapan Menteri PUPR atas LoI terbit.
Kemudian, penyampaian prastudi kelayakan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) SPAM Djuanda berkapasitas 14.000 lpd dilaksanakan pada 7 Juni 2018. Kemudian, pada 24 Juli 2019 hingga April 2020 dilakukan penyusunan prastudi kelayakan KPBU tersebut.
"Saat ini ada di tahap konsultasi publik untuk menyampaikan pada pihak-pihak yang terdampak secara langsung atau mendapatkan benefit dari proyek ini," katanya.
Rencananya, setelah konsultasi publik pada 28 Mei 2020, tahapan selanjutnya yaitu penyusunan studi kelayakan dilengkapi dengan nota kesepahaman dengan calon pembeli pada Juni-Agustus 2020.
Selanjutnya, lelang ditargetkan pada kuartal 4 2020 hingga 2021. Pelaksanaan konstruksi ditargetkan pada 2021—2023. Untuk operasional secara komersial ditargetkan pada 2023 dan pengakhiran kerja sama yaitu pada 2050. "Namun, rencana target ini bisa bergeser menyesuaikan dengan penyelesaian dari pra-FS [feasibility study] dan FS," ujarnya.
Haryo menambahkan bahwa dari usulan calon pemrakarsa proyek ini merupakan proyek yang komprehensif dari hulu ke hilir yaitu di hulu mulai dari intake, isntalasi pengolahan air, sampai offtake. Kemudian, hilir seperti rencana penyelesaian, sambungan rumah dari area layanan. Selain itu, menurutnya, persoalan tarif juga perlu menjadi perhatian.
"Lesson learn dari sektor SPAM regional tentunya tarif itu sangat penting untuk disepakati, wilayah pelayanan termasuk rencana penyerapan," katanya.
