Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo merestui permintaan penggunaan tanah seluas 18.136 meter persegi milik TNI Angkatan Darat (AD) untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Jawa Tengah.
Tanah tersebut berada di area pelabuhan dan akan digunakan untuk pembangunan satu kolam pendaratan kapal-kapal nelayan.
Edhy menyebut Pangdam Diponegoro serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) telah bersepakat untuk menyerahkan tanah tersebut. "Ahamdulillah secara prinsip sudah deal, tinggal kami bersurat. Tidak sulit karena ini untuk urusan negara," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (21/7/2020).
Pengembangan pelabuhan yang terletak di Jalan Lingkar Teluk Penyu tersebut dianggap menjadi potensi besar untuk aktivitas di sektor perikanan tangkap. “Kalau ini dimaksimalkan dan bisa diberdayakan di Jawa, Jakarta mungkin tidak akan kesulitan ikan," sebut Edhy.
Sejak Januari hingga Mei 2020, KKP mencatat sebanyak 6.763,09 ton ikan tuna, cakalang, udang, layur dan ikan lainnya didaratkan di PPS Cilacap. Di periode tersebut, terdapat sebanyak 12.232 kunjungan kapal.
Berdasarkan laporan Kepala PPS Cilacap, pembangunan kolam baru sangat diperlukan lantaran kolam yang ada sudah melebihi kapasitas. Selain itu, di kolam yang lama juga terjadi pendangkalan sebagaimana di pelabuhan lain.
Baca Juga
Adapun tanah TNI AD, selain untuk pembangunan kolam juga akan dimanfaatkan untuk membangun sejumlah fasilitas lain seperti pos jaga, mushola, shelter nelayan, instalasi pengolah limbah, dan kios pesisir. Kemudian akan dibangun fasilitas break water, dermaga parkir dan bongkar muat kapal ukuran 30-100 GT serta pasar ikan higienis.
Sementara itu, terkait pendangkalan kolam yang terjadi di pelabuhan, Edhy meminta Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perikanan Tangkap, Aryo Hanggono untuk melakukan pendataan. "Ini saya minta Dirjen Tangkap saya untuk mendata segera biar nanti membereskannya secara simultan," tukasnya.
