Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan penataan wilayah ibu kota dan sekitarnya yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) melalui Perpres Nomor 60/2020 bisa mendorong konsolidasi secara kelembagaan.
Pasalnya, selama ini dinilai terlalu banyak aturan, tetapi minim sinergi dan konsolidasi.
Pengamat tata kota yang juga Dosen Teknik Planologi, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengatakan bahwa sampai saat ini banyak kebijakan penataan ibu kota yang bersifat sektoral saja.
"Keluarnya perpres [Nomor 60/2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur] baru ini diharapkan bisa mendorong konsolidasi secara kelembagaan, diharapkan ini bisa dalam satu komando, one map policy," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (10/9/2020).
Yayat mencontohkan saat ini penanganan yang bersifat sektoral dan berbeda di tiap daerah. Misalnya, pengelolaan aliran sungai, hutan, izin bangunan, yang terkesan tumpang tindih antardaerah.
Kerumitan itu ditambah lagi dengan kepentingan investasi swasta yang menumpang kebijakan pemerintah pusat dan ingin membuka bisnis di daerah kawasan sekitar Ibu Kota seperti Bogor dan Puncak.
Baca Juga
Kondisi ini terjadi karena memang kawasan Ibu Kota saat ini termasuk Puncak dan Cianjur adalah daerah yang paling strategis untuk berbisnis di Indonesia.
"Kawasan Ibu Kota ini punya infrastruktur terbaik, daya beli tinggi, jadinya magnet untuk investasi masuk, sedangkan ruang untuk itu terbatas. Akibatnya semua pihak mau mengubah sesuai dengan kepentingan jangka pendek," ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap agar dengan terbitnya beleid baru tentang penataan kawasan ibu kota dan sekitarnya, bisa memberi dampak pada pengelolaan wilayah yang lebih baik dan berkelanjutan pada masa depan.
