Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah pusat meminta daerah mengakselerasi penyerapan belanja untuk menopang agenda pemulihan ekonomi nasional atau PEN.
Hal itu diungkapkan Menteri Sri Mulyani Indrawati saat merespons penyerapan belanja APBD 2020 yang sampai kuartal III/2020 baru terserap Rp576,01 triliun atau 53,3 persen dari pagu belanja senilai Rp1.080,71 triliun.
"Akselerasi pemulihan ekonomi ke depan perlu ditempuh juga dengan akselerasi belanja pemerintah di daerah. Potensi ini masih terbuka mengingat realisasi belanja APBD sampai triwulan III baru sebesar 53,3 persen," kata Sri Mulyani yang dikutip Bisnis, Jumat (6/11/2020).
Sri Mulyani mengatakan percepatan penyerapan APBD sebagai momentum pembalikan kinerja ekonomi akan terus terjadi dan implikasinya pada kuartal IV/2020 ekonomi akan lebih baik dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya.
"Ini terus diakselerasi akan terus didorong untuk meningkatkan momentum pembalikan ekonomi di kuartal IV," jelasnya.
Dalam catatan Bisnis, lambatnya penyerapan anggaran di daerah ini dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah jumlah dana 'nganggur' yang nilainya cukup besar.
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan sampai September 2020 saldo kas anggaran yang masih mengendap di rekening pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp239,5 triliun.
Jumlah ini naik Rp12,5 triliun dibandingkan Agustus 2020 yang hanya tercatat saldo senilai Rp227,1 triliun.
