Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah disarankan agar mencermati ketepatan penyaluran subsidi ongkos kirim (ongkir) yang disiapkan untuk menggairahkan belanja menjelang Lebaran. Demi mengoptimalisasi dampak positif, subsidi perlu menyasar produk-produk lokal.
"Anggaran Rp500 miliar itu perlu diperhatikan ketepatannya, jangan sampai untuk belanja produk impor,” kata Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, Kamis (22/4/2021).
Dia mengatakan bahwa tren belanja produk impor telah menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari naiknya impor barang konsumsi sebesar 15,51 persen secara bulanan menjadi US$1,41 miliar pada Maret 2021.
Guna mencegah hal tersebut, Bhima mengatakan pemerintah dapat bekerja sama dengan lokapasar formal untuk menggunakan basis datanya. Basis data dia sebut bisa dipakai untuk mengidentifikasi asal negara suatu produk yang dipasarkan di platform digital. Dengan demikian, pemerintah juga bisa menentukan produk atau pelaku usaha mana yang berhak menikmati subsidi ongkir tersebut.
“Atau pemerintah bisa mengadopsi model subsidi ongkir yang sempat diluncurkan pemerintah daerah Yogyakarta, mereka memakai basis UMKM sendiri dan bekerja sama dengan penyedia jasa antar daring,” lanjutnya.
Bhima menyebutkan rencana subsidi ongkir merupakan langkah yang tepat untuk mengompensasi risiko berkurangnya belanja tunjangan hari raya (THR) karena larangan mudik. Dia menilai kebijakan ini seharusnya digulirkan sejak lama untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Dia juga memproyeksikan kontribusi penjualan daring usaha ritel bisa meningkat menjadi 6 sampai 7 persen dengan kehadiran subsidi ongkir. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan sumbangan penjualan daring yang sebelumnya hanya di kisaran 5 persen.
“Kita setidaknya bisa mulai kejar kontribusi penjualan daring ritel yang mencapai 10 persen seperti di China dengan dukungan subsidi ongkir,” ujar Bhima.
