Bisnis.com, JAKARTA - Proyek kereta api Makassar-Parepare akhirnya mendapatkan financial close seiring dengan kepastian pendanaan bagi pembangunannya.
Pendanaan didapat setelah adanya penandatanganan perjanjian fasilitas sindikasi pinjaman berjangka senior dan pembiayaan musyaraqah mutanaqisah antara PT Indonesia Infrastructure Finance (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Celebes Railway Indonesia.
Setelah tahap penandatanganan, pekerjaan yang harus diselesaikan sampai dengan tersedianya layanan transportasi perkeretaapian diharapkan dapat segera terlaksana.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan bahwa struktur pendanaan proyek kereta api Makassar-Pare pare menerapkan konsep keuangan campuran atau blended financing.
Sebagian pendanannya menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebagai bentuk keuangan inovatif dan kreatif dalam penyediaan infrastruktur. Di sisi yang lain, terus memperbaiki kinerja penyerapan APBN.
“Pembangunan sebagian besar jalur kereta api atau prasarana pada proyek ini didanai dari APBN yang bersumber dari instrumen pembiayaan syariah, yaitu SBSN [surat berharga syariah negara] atau sukuk,” katanya dikutip dari situs Kemenkeu, Senin (7/6/2021).
Baca Juga
Luki menjelaskan bahwa skema KPBU pada proyek ini fokus pada pengoperasian dan pemeliharaan jalur kereta api dan pembangunan side track menuju PT Semen Tonasa.
Pengembalian investasinya dilakukan melalui pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment.
Proyek perkeretaapian Makassar-Parepare merupakan pengembangan tahap pertama jaringan kereta api nasional trans sulawesi yang juga tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 yang pembangunannya dimulai dari Sulawesi Selatan (Sulsel).
Sulsel sendiri merupakan provinsi yang mempunyai perkiraan pola perjalanan penumpang dan barang terbesar dari provinsi lainnya berdasarkan rencana induk perkeretaapian nasional 2011.
Dengan adanya jalur kereta api atau prasarana yang dibangun, dioperasikan, dan dipelihara melalui APBN dan skema KPBU tersebut, diharapkan penyediaan layanan transportasi penumpang dan transportasi barang yang direncanakan dapat segera terwujud dan manfaat ekonomi dari proyek ini dapat segera terealisasi.
Penggunaan skema KPBU juga dapat terus menjadi alternatif solusi pembiayaan infrastruktur, khususnya pada masa Covid-19 yang ditujukan mendukung konektivitas. Dengan begitu, dapat mendorong peningkatan ekonomi secara luas.
