Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan vaksinasi Covid-19 di beberapa kota yang memiliki pasar yang besar dan berkontribusi besar bagi perekonomian.
Ekonom Senior Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan vaksinasi perlu diprioritaskan di sejumlah kota, yaitu Jabodetabek, Medan, dan Surabaya.
“[Vaksinasi yang berjalan] Menurut saya hanya sekedar pemerataan, ekonomi tidak bisa diprediksi tumbuh merata. Belum terlambat, masih bisa dipikirkan mana pasar terbesar untuk didahulukan semuanya,” katanya dalam Webinar, Jumat (18/6/2021).
Di samping itu, Aviliani juga berpendapat bahwa tingkat RT/RW perlu lebih dilibatkan dalam upaya pengendalian Covid-19.
Menurutnya, selama ini pelibatan pengendalian Covid-19 masih di level pemerintah daerah tidak sampai ke level yang paling kecil.
"Mungkin [RT/RW] harus dikasih anggaran juga untuk mengawasi warganya,” jelasnya.
Dia menambahkan, akibat meluasnya Covid-19 varian Delta, maka pemerintah perlu melakukan fleksibilitas anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk antisipasi pelemahan ekonomi.
Dia menuturkan bantuan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah perlu diperluas dan perlu adanya alokasi alokasi belanja kesehatan yang lebih besar.
“Intinya perlu fleksibilitas anggaran program PEN. Dengan begitu pelemahan ekonomi dapat kita kurangi," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior Fadhil Hasan meminta pemerintah untuk tidak ragu menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyeluruh dan mempercepat vaksinasi.
“Demi pemulihan kesehatan publik, pemerintah sebaiknya menerapkan kembali PSBB dan sekaligus mempercepat vaksinasi,” katanya.
Fadhil mengkhawatirkan bahwa lonjakan kasus Covid-19 varian delta dan kematian akan mengancam pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Akibatnya, dikhawatirkan ekonomi akan kembali ke zona resesi.
“Selain menerapkan PSBB di zona merah, pemerintah perlu mempercepat vaksinasi di daerah zona merah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19,” jelasnya.
Dia juga meminta agar pemerintah juga melakukan peninjauan kembali prioritas pengeluaran anggaran terutama untuk berbagai program infrastruktur yang berdampak jangka menengah panjang.
