Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan pembangunan jalan tol di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN akan seluruhnya dilakukan oleh pemerintah.
Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan skema yang paling mungkin akan diterapkan pemerintah untuk jalan tol di IKN adalah dengan pelelangan hak operasi pada saat ruas tersebut selesai masa konstruksinya. Selain itu, opsi yang mungkin diterapkan adalah melalui availabity payment atau pembayaran ketersediaan layanan.
"Jadi saya kira kalau ada berbagai skema yang menurut kita, bisa kita dorong terus tapi tapi isunya kita mengerti sebenarnya apa yang menjadi minat terkait risiko yang dimiliki swasta," ujarnya dalam diskusi Market Update Penyelenggaraan Jalan Tol 2021-2022, Jumat (24/6/2022).
Danang menjelaskan, untuk di Kalimantan Timur sudah ada Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang sudah beroperasi lebih dulu oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. atau JSMR.
Pada tahun lalu, ungkap Danang, pihak Jasa Marga telah diminta untuk melakukan kajian dan evaluasi untuk melanjutkan ruas jalan tol tersebut ke IKN. Akan tetapi, proses pembangunan IKN yang belum jelas saat itu menimbulkan ketidakpastian bagi private sector.
"Mereka [Jasa Marga] butuh convenience untuk bisa proceed terus, oleh karena itu posisi hari ini lelang dilakukan pemerintah," ungkapnya.
Baca Juga
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan pembangunan jalan tol IKN pada saat ini lebih mengandalkan inisiasi dari pemerintah.
Menurut dia, model bisnis yang bisa ditawarkan kepada pihak swasta akan lebih menarik pada saat ruas tersebut sudah siap dioperasikan.
"Jadi kita bangun, once dia beroperasi nanti potensinya adalah operasi oleh badan usaha, tentu sambil jalan konsep estafet nanti ketika sudah mature kita persilakan private sector masuk," ungkapnya.
