Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kanada resmi memberlakukan larangan sementara pembelian rumah di wilayah kota bagi orang asing. Aturan ini berlaku sejak awal 2023 dan rencananya akan berlangsung selama 2 tahun ke depan.
Sebelumnya, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengusulkan kebijakan ini selama kampanye Pemilu Kanada 2021 lalu. Kala itu, harga rumah melonjak dan membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau oleh warga Kanada.
"Rumah di Kanada menarik perusahaan kaya dan investor asing. Ini mengarah ke masalah nyata perumahan yang kurang dimanfaatkan dan kosong, spekulasi yang merajalela, dan harga yang meroket. Rumah adalah untuk orang, bukan investor," kata Justin lewat kampanyenya, dikutip dari Channel News Asia, Senin (2/1/2023).
Justin menegaskan larangan ini bertujuan untuk menyediakan lebih banyak rumah bagi penduduk setempat yang menghadapi krisis perumahan.
Namun, ada beberapa pengecualian yang memungkinkan individu seperti pengungsi dan penduduk tetap yang bukan warga negara untuk membeli rumah.
Pemerintah Ibu Kota Ottawa juga mengklarifikasi bahwa larangan tersebut hanya akan berlaku untuk tempat tinggal kota dan bukan untuk properti rekreasi seperti pondok musim panas.
Dilansir ABC News, semenjak kemenangan PM Justin Trudeau pada 2021 lalu, kaum liberal diam-diam memperkenalkan Larangan Pembelian Properti Hunian yang tercatut dalam Undang-Undang Non-Kanada.
Dalam hal ini, aturan tersebut juga mengatur pasar utama perumahan seperti Vancouver dan Toronto yang diberlakukan pajak atas bukan penduduk dan rumah kosong.
Belakangan, pasar real estat negara itu telah mendingin bagi penjual karena kenaikan suku bunga kredit mengikuti kebijakan moneter agresif Bank of Canada dalam upaya untuk mengendalikan inflasi.
Menurut Asosiasi Real Estat Kanada, harga rumah rata-rata telah turun dari puncaknya lebih dari CA$800.000 atau Rp9,1 miliar pada awal 2022 menjadi lebih dari CA$630.000 atau Rp7,2 miliar pada Desember lalu.
Sebagai informasi, berdasarkan badan statistik nasional, orang asing di Kanada telah berkontribusi sebanyak 5 persen terhadap kepemilikan rumah di negara tersebut.
Banyak ahli mengatakan larangan pembeli asing tersebut tidak akan memberikan efek yang diinginkan untuk membuat rumah lebih terjangkau. Sebaliknya mereka menunjukkan perlunya lebih banyak pembangunan perumahan untuk memenuhi permintaan.
Canada Mortgage and Housing Corporation selaku badan perumahan nasional mengatakan dalam laporan bulan Juni 2022 terdapat hampir 19 juta unit rumah yang akan dibutuhkan hingga 2030.
Artinya, 5,8 juta rumah baru harus dibangun atau 3,5 juta lebih dari yang diperkirakan akan dibangun untuk memenuhi permintaan.
