Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya mengoptimalkan pelayanan transportasi seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran angkutan perintis pada 2023.
Data dari Kemenhub menyebutkan, alokasi anggaran subsidi perintis di semua moda transportasi sebesar Rp3,51 triliun pada 2023. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp3,01 triliun. Perinciannya, moda transportasi darat mendapatkan Rp1,32 triliun, transportasi laut Rp1,47 triliun, transportasi udara Rp550,1 miliar, serta perkeretaapian Rp175,9 miliar.
Jumlah tersebut belum termasuk subsidi public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik 2023 yang ada pada sektor perkeretaapian sebesar Rp2,54 triliun dan pada sektor perhubungan laut sebesar Rp2,39 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, subsidi angkutan perintis diberikan untuk menekan biaya dan mempermudah akses transportasi bagi penduduk di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).
Budi Karya mengatakan, kebutuhan pelayanan angkutan perintis sangat dibutuhkan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Dia menyebut, masih banyak daerah yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik untuk membuka aksesibilitas dan melancarkan pergerakan penumpang maupun barang.
Dengan adanya subsidi perintis penumpang, tarif yang dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih terjangkau karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi telah dibayarkan pemerintah. Sementara itu, subsidi perintis barang/kargo, akan mengurangi biaya lagi sehingga dapat menstabilkan atau mengurangi disparitas harga barang di daerah tersebut.
Baca Juga
“Kami secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang penyediaan angkutan perintis pada daerah yang belum bisa diakses, atau yang belum dilayani secara optimal,” kata Budi Karya dalam keterangan resminya, Senin (6/2/2023).
Budi Karya melanjutkan, Kemenhub selalu berupaya memenuhi aspirasi dari daerah dengan melihat skala prioritas dan kemampuan APBN terkait besaran alokasi anggaran subsidi yang bisa diberikan. Dia berharap daerah yang dilayani angkutan perintis akan naik kelas menjadi komersial seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan daya beli masyarakat di daerah tersebut.
“Subsidi angkutan perintis merupakan bukti pemerintah hadir di tengah kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan transportasi publik,” katanya.
Adapun, pada sektor perhubungan darat, alokasi subsidi perintis dan PSO diberikan untuk pelayanan angkutan jalan di 327 trayek, angkutan antarmoda di 37 trayek, angkutan barang di 6 lintasan, perintis penyeberangan di 273 lintas, roro long distance ferry di 2 lintas, serta angkutan perkotaan di 10 kota.
Pada sektor perhubungan laut, alokasi subsidi perintis dan PSO diberikan untuk pelayanan kapal perintis sebanyak 116 trayek, penyelenggaraan kapal barang tol laut sebanyak 39 trayek, penyelenggaraan kapal khusus angkutan ternak sebanyak 6 trayek, serta penyelenggaraan kapal rede sebanyak 16 trayek.
Pada perhubungan udara, penyelenggaraan angkutan udara perintis dilayani 21 koordinator wilayah (Korwil), dengan 220 rute angkutan udara perintis penumpang dan 41 rute kargo. Adapun, 21 Korwil penyelenggara angkutan udara perintis tersebar di sejumlah daerah, yaitu Sinabang, Gunung Sitoli, Singkep, Kuala Pembuang, Tarakan, Samarinda, Sumenep, Masamba, Waingapu, Ternate, Langgur, Sorong, Manokwari, Nabire, Elelim, Wamena, Merauke, Tanah Merah, Dekai, serta Oksibil.
Sementara itu, pada sektor perkeretaapian, alokasi subsidi akan diberikan pada layanan KA Perintis di lima wilayah, yaitu di Jawa Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, serta Aceh.
