Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi angkat bicara terkait kasus suap proyek perkeretaapian tahun anggaran 2018-2022 yang melibatkan anak buahnya di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Budi Karya menyampaikan keprihatinannya atas adanya kasus proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pegawainya. Dirinya pun membuka kerja sama seluas-luasnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini.
“Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang,” jelas Budi Karya dalam keterangan resminya, Kamis (13/4/2023),
Budi Karya menegaskan pihaknya tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi dan akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran. Pihaknya juga berkomitmen untuk turut memberantas korupsi, khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik.
“Selain itu, kami juga akan meningkatkan pengawasan oleh fungsi terkait,” jelasnya.
Ke depannya, Budi Karya menuturkan dirinya akan melakukan audit secara komprehensif untuk memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikoperasian.
Baca Juga
Kemenhub juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya, dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatan transportasi.
Sebelumnya, KPK menangkap Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Harno Trimadi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (11/4/2023) lalu.
Kini, Harno serta sembilan orang lainnya yang merupakan pihak Ditjen Perkeretaapian Kemenhub dan swasta resmi ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek perkeretaapian tahun anggaran 2018-2022.
"KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan menetapkan 10 orang Tersangka," terang Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada konferensi pers, Kamis (13/4/2023).
Sebelumnya, Harno terjaring OTT di Gedung Karsa Kantor Kemenhub lantai 14, Jakarta, Selasa (11/4/2023). Selain dia, terdapat 24 orang lainnya yang terjaring OTT KPK di Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya. Namun demikian, hanya 10 yang ditetapkan tersangka.
