Bisnis.com, JAKARTA - Tahun politik digadang-gadang bakal mendongkrak konsumsi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan target 5,2% pada 2024. Gelontoran dana pada putaran Pemilu 2024 ditaksir tembus ratusan triliun rupiah.
Founder Center of Reform on Economics (Core) Hendri Saparini melihat adanya Pemilu akan memberikan tambahan belanja sekitar Rp294,5 triliun.
“Kalau menurut kami sekitar Rp294,5 triliun, yakni dari yang privat, caleg, capres itu sekitar Rp258 triliun, dan 2024 akan ada tambahan Rp36,5 triliun dari APBN,” ujarnya dalam Core Economic Outlook 2024 di Perpustakaan Nasional RI, Selasa (12/12/2023).
Menurutnya, meskipun pengeluaran tersebut hanya akan memberikan sedikit pengaruh terhadap ekonomi, namun jelas tetap menggerakkan ekonomi Tanah Air.
Dalam paparannya, Hendri menyampaikan bahwa nilai pengeluaran tersebut setara dengan 4,2% dari total konsumsi rumah tangga. Sebagaimana diketahui, menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani melihat memang terdapat sejumlah bisnis yang berpeluang besar mengeruk omzet semasa perhelatan politik berlangsung.
Baca Juga
Meski terdapat peluang bisnis, sektor bisnis tersebut hanya memiliki peningkatan yang kecil kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Misalnya jasa konsultasi politik 1,8% dari APBN, atribut dan merchandise pemilu 1,1%, akomodasi makanan dan minuman cuma 2,5%, transportasi 6%, iklan dan lain-lain cuma 4%. Ini sangat kecil,” jelasnya.
Shinta memaparkan bahwa sektor-sektor tersebut terhadap pembentukan APBN tidak signifikan. Terlebih, pengeluaran aktivitas ekonomi pemilu terekam dalam konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tersebut tidak bisa menjadi tumpuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2024.
Karena itu, pemerintah tetap harus mengandalkan sektor utama, yakni industri pengolahan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per kuartal III/2023, leading sektor ekonomi Indonesia, yakni industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 18,75%, pertanian 13,57%, perdagangan 12,96%, pertambangan 10,18%, dan konstruksi sebesar 9,86%.
“Proyeksi 2024, kami tetap tidak dapat mengandalkan pemilu. Leading sektor yang paling penting ini masih menguasai 10% PDB tahun depan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan menyediakan anggaran untuk Pemilu 2024 sejumlah Rp71,3 triliun yang terbagi ke dalam tiga tahun anggaran.
Alokasi tersebut naik sekitar 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 yakni senilai Rp45,3 triliun.
| Anggaran Pemilu 2024 (triliun) |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| KPU | Rp1,54 | Rp18,28 | Rp25,29 |
| Bawaslu | Rp1,38 | Rp8,33 | Rp9,74 |
| K/L Lain | Rp0,15 (3 K/L) | Rp3,44 (13 K/L) | Rp3,15 (11 K/L) |
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Abdurohman mengungkapkan dampak langsung Pemilu terjadi melalui peningkatan belanja negara dalam APBN yang dialokasikan untuk pelaksanaan pesta demokrasi.
Sementara itu, dampak tidak langsung terjadi melalui tambahan pendapatan masyarakat dan lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) sebagai akibat dari kegiatan kampanye dan pelaksanaan Pemilu.
“Analisis kami, berdasarkan statistik historis dan perkiraan kondisi ekonomi ke depan, pelaksanaan anggaran tersebut mampu mendorong kenaikan PDB sebesar 0,08% – 0,11%,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (12/12/2023).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan adanya kemungkinan tambahan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 senilai Rp17 triliun.
Secara umum, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemilu memberikan dampak positif terhadap ekonomi, terutama belanja dari partai politik.
“Anggaran cukup besar, sampai Rp70-an triliun, tergantung second round, itu akan nambah Rp17 triliun,” ujarnya dalam Kuliah Umum di Universitas Diponegoro, Senin (23/10/2023).
