Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat (5/1/2024), usai American Shrimp Processors Association (Aspa) mengajukan permohonan gugatan antidumping dan antisubsidi terhadap udang asal Indonesia.
Jokowi dalam arahannya meminta Trenggono dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti gugatan tersebut.
“[Arahan dari Presiden] ya dikerjakan. Kalau nggak nanti industri itu [udang] mati kita, kena antidumping, dikenakan bea masuk,” kata Trenggono kepada awak media di Istana Negara, Jumat (5/1/2024).
Permohonan gugatan Aspa disampaikan kepada Departemen Perdagangan AS pada Oktober 2023. Melansir laman resminya, Jumat (5/1/2024), Aspa mengajukan permohonan untuk meminta bea masuk antidumping atas impor udang air hangat beku asal Ekuador dan Indonesia.
Aspa juga meminta untuk melakukan countervailing terhadap bea masuk udang impor dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam.
Presiden Aspa Trey Pearson mengatakan, pasar udang AS telah kewalahan lantaran impor udang dengan harga yang terlalu rendah dalam jumlah besar, yang mengakibatkan rendahnya harga di dermaga, penurunan pangsa pasar dalam negeri, penurunan margin keuntungan secara signifikan, dan tingkat persediaan yang tinggi.
Baca Juga
Aspa mencatat impor dari keempat negara tersebut bernilai lebih dari US$6,6 miliar pada 2022, mencakup lebih dari 90% seluruh impor udang air hangat beku pada tahun tersebut.
“Aspa memperkirakan margin dumping di Ekuador mencapai 111% dan margin dumping di Indonesia mencapai 37%,” jelas Trey dalam keterangan resminya.
Selain itu, Aspa mendokumentasikan lusinan program subsidi pemerintah yang memberikan manfaat bagi para petambak dan pengolah udang di Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam, termasuk pinjaman bersubsidi, konsesi pajak, hibah, kredit ekspor, dan penyediaan tanah, air, dan input lainnya.
Impor udang dari keempat negara tersebut meningkat lebih dari 200 juta pound dari 2020 hingga 2022, mengambil pangsa pasar dari industri dalam negeri yang sudah rentan.
Impor juga menyebabkan penjualan udang di AS lebih rendah sehingga menurunkan harga ke tingkat terendah dalam sejarah pada 2023, baik bagi nelayan maupun pengolah.
Akibatnya, margin keuntungan industri dalam negeri hampir hilang sehingga mengancam kelangsungan masa depan industri yang sangat penting bagi perekonomian dan warisan budaya kawasan Teluk.
Penasihat perdagangan Aspa Elizabeth Drake dan Eddy Hayes menilai petisi ini diperlukan mengingat praktik perdagangan tidak adil yang terus berlanjut menyebabkan distorsi pasar yang signifikan dan depresi harga di AS.
Jika berhasil, perintah bea masuk antidumping dan countervailing akan menghasilkan tarif yang mengimbangi dumping dan subsidi yang dilakukan oleh perusahaan asing dan pemerintah asing.
“Hal ini akan membawa koreksi pasar dan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi seluruh industri udang dalam negeri,” ujar mereka.
Adapun, petisi tersebut telah diajukan ke Departemen Perdagangan AS dan Komisi Perdagangan Internasional AS.
Departemen Perdagangan diperkirakan akan mengumumkan apakah mereka akan memulai penyelidikan pada 15 November 2023, dan Komisi diperkirakan akan melakukan pemungutan suara mengenai apakah terdapat indikasi yang masuk akal terkait kerugian yang dialami industri dalam negeri pada 8 Desember 2023.
Jika kedua keputusan tersebut disetujui, penyelidikan penuh di kedua lembaga tersebut akan dilakukan terakhir hingga musim gugur 2024.
