Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak percepatan studi kelayakan proyek jalur Kereta Cepat hingga Surabaya.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi usai Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (18/4/2024).
Dia juga menekankan bahwa Jokowi turut membahas mengenai masalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WHOOSH serta mendorong adanya alih teknologi.
"Bapak Presiden [Jokowi] menilai perlu adanya percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase [Kereta Cepat] ke Surabaya," katanya, dikutip Kamis (18/4/2024).
Kehadiran Wang Yi ke Istana Kepresidenan untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wang Yi datang sekitar pukul 09.24 WIB bersama para stafnya. Saat disapa wartawan, dia melambaikan tangan dan menyinggung soal udara Jakarta yang menurutnya terasa menyenangkan.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (4/10/2023), PT Kereta Api Indonesia (Persero) menilai pembebasan lahan dalam perpanjangan jalur kereta cepat ke wilayah Surabaya menjadi hal kunci untuk memastikan kelancaran pembangunan proyek tersebut dan mencegah biaya bengkak seperti rute Jakarta-Bandung.
Baca Juga
Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menjelaskan pembebasan tanah dalam sebuah proyek menjadi salah satu hal penting yang harus diselesaikan sebelum mulai membangun proyek infrastruktur transportasi. Pembangunan proyek transportasi belum dapat dimulai jika pembebasan tanah tidak dirampungkan secara penuh.
Oleh karena itu, PT KAI sebagai pemegang saham terbesar konsorsium Indonesia pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan berupaya untuk menuntaskan pembebasan lahan pada jalur kereta cepat ke Surabaya sesegera mungkin.
Dia ingin menghindari masalah pembebasan lahan yang sempat tertunda saat pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Didiek melanjutkan, jika masalah pembebasan tanah telah rampung, maka konstruksi proyek kereta cepat pun akan berjalan dengan lancar.
"Masalah tanah kita lagi antisipasikan agar tanah yang kemarin tertunda sampai dua tahun itu tidak terjadi lagi," kata Didiek, Rabu (4/10/2023).
