Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru di Indonesia harus menggunakan skema-skema pembiayaan kreatif mengingat keterbatasan annggaran negara.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, menyebut saat ini pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 1.200 pelabuhan di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, kebutuhan dana untuk membangun pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah sekitar US$22 miliar.
"Untuk membangun seluruhnya itu butuh sekitar US$22 miliar, padahal di sisi lain anggaran pemerintah juga terbatas," kata Akbar dalam acara Bisnis Indonesia Shipping and Logistics Forum 2024 di Jakarta pada Selasa (30/4/2024).
Akbar menuturkan, perlu ada skema pembiayaan kreatif untuk mengurangi beban anggaran pemerintah dalam mengembangkan proyek tersebut.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan berkolaborasi dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan sejumlah insentif seperti keringanan biaya dan lainnya.
Selain itu, pemerintah dapat memberikan perjanjian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan yang berminat.
Baca Juga
"Ini menurut saya bisa menarik baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN)," kata Akbar.
Akbar mencontohkan, skema-skema ini dapat diterapkan dalam pembangunan pelabuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Akbar menyebut, saat ini belum ada pelabuhan yang beroperasi dengan optimal di kawasan sekitar IKN.
Dia menuturkan, minimnya pelabuhan yang optimal dapat menjadi penghambat distribusi rantai pasok untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
"Kalau dari sisi armadanya [ke IKN], saya pikir itu tidak menjadi isu selama rate [tarif] nya masuk," ujarnya.
