Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Komisi VII mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.
Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.
"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).
Adapun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup keran ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba).
Seiring penerapan kebijakan larangan ekspor bauksit, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan hingga kini masih banyak pembangunan smelter bauksit yang mandek.
Baca Juga
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan bahwa dari 12 smelter bauksit yang dikembangkan, baru empat yang beroperasi.
“Belum bergerak. Kan empat sudah operasi, delapan kan yang katanya memang waktu Pak Menteri memerintahkan untuk pengawasan langsung ke lapangan. Dari delapan ini kan tujuh lah kurang lebih kemajuannya itu masih kurang,” kata Irwandy saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (21/6/2024).
Irwandy menyampaikan, mandeknya pembangunan smelter tersebut pun kemudian memicu pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023.
Dirinya bercerita bahwa delapan pengembang smelter yang mandek ini sebelumnya berjanji bakal menyelesaikan pembangunan smelter setelah mereka boleh melakukan ekspor bauksit.
“Dicek sampai 2023 kayak begitu [nggak jalan]. Makanya keluar larangan. Nah, sekarang bagaimana supaya ini bisa numbuh lagi? Pertama mereka punya dana nggak mengembangkan?” ucap Irwandy.
