Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi mengajukan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total nilai Rp6,27 triliun untuk Tahun Anggaran 2025.
Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum DAMRI. Kebutuhan pengajuan PMN tersebut pun beragam, mulai dari peremajaan armada hingga pengembangan fasilitas produksi.
Daftar BUMN Transportasi Ajukan PMN
1. Pelni
Pelni mengajukan usulan PMN sebesar Rp2,5 triliun untuk 2025. Direktur Utama Pelni, Tri Andayani menuturkan, dana tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli dua unit kapal penumpang baru.
Anda mengatakan, pengadaan kapal baru perlu dilakukan mengingat hampir sebagian besar umur armada kapal Pelni berusia di atas usia 30 tahun. Dia menuturkan, jumlah kapal Pelni yg berusia di atas 30 tahun mencapai 12 kapal, atau 46% dari total armada Pelni.
"[PMN 2025] ini kami usulkan untuk pembelian dua unit kapal penumpang baru, yang telah melewati umur teknisnya 30 tahun pada tahun 2024 ini," jelas Anda dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (10/7/2024).
2. DAMRI
Sementara itu, Perum DAMRI mengusulkan mengusulkan PMN Rp1 triliun untuk 2025. Direktur Utama DAMRI, Setia N Milatia Moemin, mengatakan, suntikan modal negara tersebut rencananya akan digunakan untuk peremajaan armada angkutan perintis dan mendatangkan 100 bus listrik.
Baca Juga
Setia memperinci, sebanyak Rp490 miliar akan digunakan untuk meremajakan 384 bus diesel angkutan perintis. Selanjutnya, dana sebanyak Rp510 miliar akan dialokasikan untuk penyediaan 100 bus listrik beserta infrastruktur angkutan perkotaan di Transjakarta.
“Usia armada angkutan perintis rata rata lebih dari tujuh tahun dan kualitas bus yang kurang baik karena kondisi medan atau lapangan yang lebih berat,” katanya.
3. PT Kereta Api Indonesia (KAI)
Sementara itu, KAI mengajukan usulan PMN senilai Rp1,8 triliun untuk impor KRL menggantikan kereta yang sudah tua.
Usulan kucuran modal negara kepada KAI rencananya akan digunakan untuk pengadaan sarana rangkaian kereta (trainset) KRL Jabodetabek yang dioperasikan oleh entitas anak KAI, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter.
Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, menjelaskan kebutuhan pengadaan sarana KRL perlu dilakukan seiring dengan mulai menuanya sarana kereta eksisting. Dia memaparkan, seluruh sarana KRL yang dimiliki oleh KAI Commuter saat ini rata-rata berusia antara 25-30 tahun.
Hal tersebut karena pengadaan KRL pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan melalui impor barang bukan baru atau bekas.
"Pada waktu kami impor [trainset], rata-rata usianya sudah sekitar 25 tahun hingga 30 tahun. Itu karena impor barang bukan baru," ujar Asdo.
4. PT Industri Kereta Api (Inka)
Selanjutnya, Inka mengajukan usulan suntikan modal negara sebesar Rp976 miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Direktur Utama Inka, Eko Purwanto, mengatakan suntikan dana tersebut diperlukan untuk mengembangkan industri perkeretaapian dalam negeri.
Secara terperinci, PMN tersebut akan digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi perusahaan di Banyuwangi, pengembangan sistem propulsi, serta fasilitas pengembangan sistem bogie untuk kereta berpenggerak.
Eko mengatakan, kebutuhan kereta berpenggerak di dalam dan luar negeri memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Seiring hal tersebut, pihaknya perlu terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi perusahaan.
Apalagi, saat ini Inka juga akan mematok rangkaian kereta rel listrik (KRL) yang dipesan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter.
"Terutama kebutuhan KRL di dalam negeri yang berasal dari PT KAI Group. Kebutuhan produksi yang meningkat ini tidak sebanding dengan kapasitas Inka," jelas Eko.
