Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemerintah perlu mengkaji manfaat dan dampak yang bakal ditimbulkan sebelum membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.
Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli mengatakan bahwa kebijakan ini baru berjalan selama satu tahun setelah ditetapkan oleh pemerintah.
“Harus dikaji terlebih dahulu apa manfaat dan dampak dari kebijakan relaksasi tersebut (bauksit) untuk Indonesia,” kata Rizal kepada Bisnis dikutip, Minggu (14/7/2024).
Di sisi lain, Rizal menyampaikan adanya laporan kurang menyenangkan yang diterima oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pembangunan smelter bauksit. Pembangunan tersebur saat ini berjalan tidak sesuai target.
| Baca Juga : Kadin Setuju Keran Ekspor Bauksit Dibuka Lagi |
|---|
Atas laporan itu, dia menyampaikan perlu adanya kajian lebih dalam guna mengetahui bagaimana daya serap pasar domestik sebelum membuka kembali keran ekspor.
“Apakah dengan terbangunannya semua smelter seperti yang direncanakan akan berdampak kepada over supply products di pasar global,” ujarnya.
Selain itu, masalah finansial juga disoroti oleh Rizal. Sebab, membangun smelter bauksit lebih mahal dibandingkan membuat smelter nikel.
Maka dari itu, dia menuturkan pemerintah perlu melihat lagi apakah dengan kembali membuka keran eskpor akan menjadi jawaban atas mudahnya pembangunan smelter bauksit nantinya.
Meski demikian, Rizal menyebut terdapat dampak positif dari diterapkannya kembali ekspor bauksit. Salah satunya, penyerapan tenaga kerja untuk operasi pertambangan akan terbuka kembali.
“Dan penyaluran dana PPM kepada masyarakat sekitar dan multiplier effect lain akibat beroperasinya kembali tambang tersebut,” ucap Rizal.
Lebih lanjut, Rizal mengharapkan kabinet yang akan datang dapat melakukan kajian yang lebih komprehensif tentang hilirisasi Indonesia yang mau diarahkan kemana.
“Kapan Indonesia masuk ke tahap industrialisasinya? Saat ini kita hanya membantu industrialisasi negara lain. Kita masih mengimpor produk jadi [end product] dari negara lain seperti China, Jepang, dan lain lain,” ucapnya.
Adapun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Komisi VII mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.
Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.
"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).
