Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong keterlibatan lebih lanjut pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan angkutan bus dengan skema layanan buy the service (BTS).
Budi Karya berharap, layanan buy the service (BTS) bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah.
Layanan BTS adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat. Layanan ini diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kepada operator, yang akhirnya dinikmati masyarakat.
“Oleh karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan bus BTS ini,” jelas Budi Karya dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).
Budi Karya mengatakan, saat ini sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS, yakni Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.
Budi juga mengapresiasi kota-kota yang sudah mulai melakukan pembiayaan atau membayar BTS dengan APBD sendiri. Dia mencontohkan, Padang dan Surakarta telah melakukan hal tersebut meski tidak memiliki APBD yang tinggi.
Baca Juga
“Mereka menyadari bahwa APBD harus turut serta. Ini penting demi konektivitas angkutan umum yang lebih baik. Apa yang kita lakukan sekarang adalah stimulus atau percontohan agar antarmoda berjalan dan masyarakat terlayani dengan baik,” kata Budi.
Ke depannya, dia berharap semakin banyak Pemda akan melakukan langkah serupa. Dia juga yakin beberapa daerah seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang mampu untuk mengalokasikan sebagian APBD untuk program BTS.
Adapun, Kemenhub telah meresmikan layanan Biskita Trans Depok dengan rute yang terintegrasi dengan stasiun LRT Harjamukti. Bus feeder ini akan beroperasi gratis selama enam bulan ke depan.
Budi mengatakan bahwa Biskita Trans Depok merupakan kegiatan buy the service (BTS) yang dibiayai oleh Kementerian Perhubungan kepada Kota Depok. Adapun, pembangunan bus feeder Biskita Trans Depok telah menelan Rp11 miliar untuk koridor pertama.
Budi menuturkan bahwa selama enam bulan pertama, masyarakat dapat menikmati bus feeder secara gratis. Hal ini dilakukan guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan massal perkotaan, agar mengurangi tingkat polusi udara hingga terhindar dari macet.
