Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merancang penarikan utang baru senilai Rp775,9 triliun untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pertama Prabowo Subianto atau untuk 2025.
Hal tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang rilis usai presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Pidato Kenegaraan untuk RAPBN 2025 dan Nota Keuangan di DPR, kemarin, Jumat (16/8/2024).
Pada dasarnya, RAPBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar 2,53% yang setara dengan Rp616,2 triliun atau lebih lebar dari target tahun ini yang sebesar 2,29% atau Rp522,8 triliun.
“Defisit akan terus dijaga relatif dan level yang aman meskipun kadang bergerak karena situasi ekonomi terus dinamis, pembiayaan dijaga terus prudent, inovatif dan produktif,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (16/8/2024).
Dalam dokumen tersebut, Sri Mulyani merencanakan pembiayaan utang untuk tahun depan senilai Rp775,9 triliun. Angka tersebut melesat Rp222,8 triliun dari outlook pembiayaan utang tahun ini yang senilai Rp553,1 triliun.
Bukan hanya untuk membiayai kebutuhan APBN, pengelolaan utang juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.
Baca Juga
Pemerintah memandang utang tidak hanya sebagai instrumen untuk menutupi kebutuhan APBN namun juga sebagai policy enabler untuk terciptanya pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.
Dalam pengelolaan utang, pemerintah menegaskan akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal.
“Batasan rasio utang 60% terhadap PDB dan defisit APBN 3% terhadap PDB merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali,” tulisnya dalam dokumen tersebut.
Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembiayaan utang Rp775,9 triliun akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman seinlai Rp133,3 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp642,6 triliun.
Pinjaman Pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp5,2 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp128,1 triliun. Instrumen pinjaman nantinya akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/ proyek prioritas pemerintah.
Sementara itu, pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.
Pembiayaan Utang/Penarikan Utang Pemerintah 2020-2025
| Tahun | Jumlah (Rp, triliun) |
|---|---|
| 2020 | 1.229,6 |
| 2021 | 870,5 |
| 2022 | 696 |
| 2023 | 404 |
| 2024 | 553,1* |
| 2025 | 775,9** |
Sumber: Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025
*outlook
**RAPBN 2025
