Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa daya beli masyarakat akan semakin memburuk apabila ada pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif KRL (Kereta Rel Listrik) Jabodetabek seperti yang diwacanakan pemerintah.
Esther menjelaskan belakangan inflasi transportasi menjadi salah satu yang tertinggi di antara kelompok pengeluaran lainnya. Oleh sebab itu, dia mengaku khawatir dengan tren tersebut.
"Biaya transportasi itu merupakan komponen dari biaya-biaya pembentukan barang lainnya. Jadi, saya khawatir kalau inflasi transportasi ini tidak diredam maka daya beli masyarakat ini akan memburuk," ujar Esther dalam forum Melanjutkan Kritisisme Faisal Basri secara daring, dikutip (Senin (16/9/2024).
Pengajar di Universitas Diponegoro ini mencontohkan, angka inflasi biaya transportasi mencapai 0,22% pada Agustus 2024 (month-to-month/m-to-m). Angka tersebut lebih tinggi dari angka inflasi umum sebesar -0,03%.
Andil inflasi biaya transportasi sebesar 0,03% juga hanya kalah dari biaya pendidikan sebesar 0,04% (m-to-m) pada Agustus 2024. Esther pun mengaitkan fakta tersebut dengan semakin banyaknya masyarakat yang turun kelas. "Ya, maka tidak heran jika jumlah kelas menengah ini akan turun," jelasnya.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik mencatat setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024.
Baca Juga
Sementara itu, wacana pembatasan BBM subsidi jenis pertalite dan solar disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan, Luhut menyatakan kebijakan pembatasan penerima BBM subsidi tersebut mulai diaplikasikan pada bulan depan.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membocorkan rencananya semua jenis motor di atas 250 cc dan kendaraan mobil pelat hitam yang memiliki spesifikasi di atas 1.400 cc tidak lagi bisa membeli Pertalite.
Adapun tarif KRL Jabodetabek direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengaku belum tahu kapan kenaikan tarif KRL tersebut bakal diterapkan karena masih akan menunggu restu kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya.
Pihak PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) alias KAI Commuter mengatakan memerlukan waktu tiga bulan untuk sosialisasi ke pengguna KRL terlebih dahulu terkait wacana kenaikan tarif sebesar Rp1.000 tersebut.
