Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut skema pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran berkemungkinan tak terjadi di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun, masa jabatan Presiden Jokowi hanya tinggal menghitung hari atau 16 hari lagi menuju pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan, sampai saat ini belum ada rapat lagi untuk membahas skema pembatasan BBM bersubsidi.
“Yang ini kayaknya udah nggak ada rapat-rapat ya. Rapat-rapatnya kan udah yang lain,” kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).
Lebih lanjut, Agus menuturkan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk melakukan pengetatan BBM meskipun saat ini harga minyak sedang bergejolak.
Dalam catatan Bisnis, harga Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS tercatat naik US$1,09, atau 1,56%, menjadi US$70,92 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka Brent juga menguat US$83 sen, atau 1,13%, ke level US$74.39 per barel.
Baca Juga
“Gak ada pembatasan, gak ada pengetatan, yang berhak, yang menerima subsidi,” ujar Agus.
Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran belum dapat dilakukan pada Oktober 2024.
Hal ini disampaikan Bahlil Lahadalia usai melakukan peresmian First Welding atau pengelasan pertama pada proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap II (ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.
"Belum ada. Saya mau sampaikan bahwa sampai Oktober, belum ada pembatasan BBM," kata Bahlil kepada wartawan, Senin (30/9/2024).
Bahlil menuturkan, saat ini pemerintah masih mengkaji untuk subsidi tepat sasaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat yang mampu.
Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.
“Kami ingin memperbaiki data...sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” ujar Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024).
