Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics atau Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa postur kabinet pemerintahan baru, dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L), berpotensi meningkatkan anggaran belanja K/L.
Menurutnya, postur kabinet pemerintahan baru agak berbeda dengan semangat efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.
Dia menjelaskan, dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa proses efisiensi dilakukan, di mana terdapat beberapa lembaga yang dihilangkan atau ditutup dengan harapan bahwa kebijakan tersebut bisa memberikan efek efisiensi yang bisa berdampak positif terhadap anggaran pendapatan dan belanja (APBN) secara umum.
Komposisi kabinet dengan jumlah wakil menteri lebih dari satu menurutnya juga menimbulkan tanda tanya mengingat kementerian sudah memiliki komposisi administratif yang bisa menunjang kerja dari menteri, misalnya inspektorat jenderal atau sekretaris jenderal.
"Inspektorat jenderal ataupun sekretaris jenderal di kementerian bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk membantu kerja para menteri, meskipun nanti ditambah dengan tupoksi ataupun tanggung jawab baru," katanya, dikutip pada Selasa (22/10/2024).
Gemuknya kabinet ini dikhawatirkan akan berdampak pada penambahan anggaran di tengah potensi defisit APBN yang melebar, imbas dari program baru pemerintah dan jadwal jatuh tempo utang pemerintah yang akan terjadi dalam 5 tahun mendatang.
Baca Juga
Terkait sejumlah target yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Yusuf mengatakan pemerintah perlu terus melakukan evaluasi, terutama program-program yang sifatnya baru, untuk melihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal dari pembentukan program.
"Proses evaluasi juga menjadi penting terutama untuk melihat apakah kebijakan pemerintah itu masih relatif aman untuk ditanggung APBN yang menghadapi tantangan lain," jelasnya.
Sementara itu, Yusuf mengatakan, pemerintah juga perlu tancap gas agar bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, salah satunya dengan melakukan konsolidasi antar kementerian untuk menciptakan kebijakan yang selaras dan tidak tumpah tindih dengan aturan kebijakan kementerian yang ada.
