Bisnis.com, MANGUPURA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) meyakini dana hibah yang digelontorkan pemerintah untuk meningkatkan peremajaan kebun sawit (replanting) akan mendorong produktivitas lahan.
Sebagaimana diketahui, kebijakan tersebut dikeluarkan lewat Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor Kep-252/Dpks/2024 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Dibiayai oleh BPDPKS.
Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan dengan meningkatnya dana replanting yang sebelumnya Rp30 juta per hektar menjadi Rp60 juta per hektar, pihaknya berharap petani akan lebih aktif menyerap dana tersebut.
"Kita harapkan itu akan mendorong para petani untuk ikut serta dalam program PSR replanting yang tujuan utamanya untuk meningkatkan produktivitas," kata Eddy di konferensi pers Indonesian Palm Oil Conference 2024 and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024, Kamis (7/11/2024).
Sebelumnya, Eddy menerangkan dengan dana sebesar Rp30 juta per hektar, penyerapan nya masih rendah lantaran hanya cukup untuk membiayai hingga P0 atau hingga kelapa sawit di tanam.
"Tapi, sampai dengan tanaman itu menghasilkan, itu dia harus self-financing, sehingga dia harus mungkin kalau punya tabungan, kalau tidak dia pinjam ke bank, dengan tingkat bunga yang kalau KUR 6%," tuturnya.
Baca Juga
Dengan pendanaan Rp60 juta per hektar diharapkan dapat mendanai tanaman sehingga menghasilkan. Dengan demikian, petani dapat memiliki kelonggaran dari aspek finansial dan tidak perlu lagi meminjam dana.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Gapki, produksi kelapa sawit mencapai 34,7 juta ton sepanjang tahun ini. Jumlah produksi ini turun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 36,2 juta ton.
Sementara itu, total ekspor kelapa sawit di tahun 2023 mencapai volume sebesar 21 juta ton dengan nilai US$20,597 juta, namun turun sedikit menjadi 20,1 juta ton dengan nilai USD 17,349 juta. Adapun, pada tahun 2024, nilai konsumsi domestik kelapa sawit Indonesia mencapai 15,6 juta ton.
Untuk mengoptimalkan dana hibah guna mendorong produktivitas, Eddy mendorong agar Gapki dapat mendukung program replanting melalui skema kemitraan dengan petani rakyat lewat asistensi pemanfaatan alat berat untuk kegiatan tumbang serempak, land clearing, hingga penyediaan bibit.
"Jangan sampai bibit yang tidak unggul itu yang tetap digunakan. Perusahaan-perusahaan swasta besar involve PSR apalagi pemerintah memberikan grand pendanaan PSR Rp60 juta per hektare," pungkasnya.
