Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tidak menerima jawaban tertulis dari Presiden Prabowo Subianto usai mengirimkan surat pada 22 Oktober 2024.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono mengatakan bahwa dalam surat yang ditulis pada 21 Oktober 2024, Dewan Pengurus Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid mengaku melaporkan kisruh apa yang tengah terjadi di dalam organisasi.
“Walaupun memang Pak Presiden tidak menjawab secara tertulis, tapi respons terasa, responsnya positif. Harapannya tentu kadin harus baik-baik saja dan Kadin ada satu, sehingga respons positif terhadap terjadinya kesepakatan,” kata Dhanis dalam acara konferensi pers Persiapan Musyawarah Nasional Bersama Kadin Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Meski tidak mendapat jawaban tertulis, Dhanis menganggap Kadin Indonesia menerima respons positif. Dia menyampaikan bahwa pemerintah menginginkan agar Kadin dalam keadaan yang baik.
“Pemerintah sebagai pengawas menginginkan kita baik-baik saja,” ujarnya.
Seperti diketahui, Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (22/10/2024). Adapun, pihaknya melaporkan langkah-langkah persiapan Musyawarah Nasional (Munas) serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas, sesuai kesepakatan 27 September 2024.
Baca Juga
Kuasa Hukum Kadin Indonesia Denny Kailimang menyampaikan bahwa Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan tertulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024, yang disaksikan langsung oleh Bahlil Lahadalia.
Sesuai kesepakatan tersebut, kata Denny, solusi atas dinamika kepengurusan Kadin Indonesia adalah melalui penyelenggaraan Munas sesuai AD/ART Kadin Indonesia
“Pelaksanaan Munas Kadin Indonesia akan mengikuti arahan dari pemerintah,” terangnya.
