Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan uji coba (road test) biodiesel 50% atau B50 pada 2025 sebelum diimplementasikan pada 2027.
“Intinya tahun depan kita sudah mulai uji coba B50, kalau segala macamnya kan tidak menutup kemungkinan dipercepat [termasuk implementasi],” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Dia menyampaikan bahwa pelaksanaan road test akan dipercepat, sehingga implementasi dari biodiesel 50% akan dilakukan paling lambat 2028.
Dia menjelaskan bahwa implementasi B50 akan dilakukan setelah pemerintah menerapkan kebijakan mandatori B40 pada 2025.
“B40 nanti kita uji coba juga, saya nggak tahu persis kapannya, tapi pasti harus melalui road test, melibatkan beberapa mobil,” terangnya.
Anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu mengeklaim bahwa implementasi B40 sudah masuk ke babak akhiri.
Baca Juga
Implementasi ini dilakukan guna mewujudkan komitmen pemerintah untuk mencapai target emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060.
Lebih lanjut, volume penyaluran B40 juga ditargetkan mencapai 16,08 juta kiloliter dengan perkiraan dana pembayaran B40 sebesar Rp37,5 triliun yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pemerintah pun telah melakukan sederet langkah untuk penyiapan pelaksanaan kebijakan mandatori B40. Pertama, mengevaluasi atas kapasitas terpasang dan kemampuan produksi Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) Biodiesel.
Kedua, evaluasi atas kesiapan dan daya dukung infrastruktur, antara lain ketersediaan moda angkut dan spesifikasi kapal, serta fasilitas Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), pump rate kapal, dan evaluasi kondisi sarpras eksisting. Ketiga, evaluasi dari sisi keteknikan dan hasil road test B40 yang menumpuh jarak sekitar 40.000–50.000 kilometer (km).
“Hasil evaluasi sisi keteknikan juga uji jalan B40 atau road test sudah bisa menempuh 40.000–50.000 kilometer, berarti kita bisa bilang relatif aman untuk kendaraan,” terangnya.
Di samping itu, pemerintah juga telah melakukan analisis terhadap besaran pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan mandatori B40 tersebut.
“Dari hasil analisa yang dilakukan bersama dengan BPDPKS, dana yang tersedia di BPDPKS dinilai masih cukup untuk mendukung implementasi kebijakan B40 pada 2025,” tandasnya.
.jpg?w=300&h=221)
