Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) mengaku telah melakukan pendekatan pada sejumlah investor asing untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan market sounding program 3 juta rumah ke China hingga Abu Dhabi.
“Tapi saya sudah minta Pak Wamen [Fahri Hamzah], Pak Fahri yang ke luar negeri, pertama ke Republik Rakyat China (RRC) yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus [mengenalkan program 3 juta rumah],” kata Maruarar saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).
Pasalnya, tambah Ara, tidak mudah untuk membangun kepercayaan para investor. Terlebih investor asing, untuk itu pihaknya bakal bekerja keras memastikan kemantapan usaha RI untuk menyambut hal itu.
Untuk meningkatkan daya tarik investasi pada program 3 juta rumah, dirinya mengaku bakal meningkatkan kepastian hukum yang ada.
Di sisi lain, Ara menjelaskan bahwa pasar industri realestate di Indonesia cenderung masih sangat besar. Mengingat, saat ini total ketimpangan pemilikan rumah atau backlog masih mencapai 9,9 juta unit.
Baca Juga
“Ketiga, kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo yang tinggi sekali [harus dijaga]. Kan itu saya pikir itu adalah suatu itu kan [yang menjadi pertimbangan investor]. Orang kan pasti akan tanya yang aman. Aman nggak Indonesia? [Jadi perlu dipastikan] aman,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya telah mengantongi minat kerja sama untuk program 3 juta rumah dari China, Dubai, hingga Qatar.
“Tampaknya memang ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini. Yang saya dengar pertama Tiongkok ya, kedua dari Dubai kalau enggak salah itu, Qatar juga," tuturnya.
Dia menambahkan, ketiga negara tersebut saat ini sudah menyampaikan minat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Akan tetapi, Kementerian PKP bakal melakukan pendalaman minat terlebih dahulu guna memastikan kerja sama investasi tersebut ke depannya tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Bentuknya belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana untuk MoU ya, tapi kami ya sebagai birokrasi ingin lebih memastikan itu clear ya. Jangan sampai juga menjadi investasi tapi menjadi beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," ungkapnya.
