Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mendorong pemerintah untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025.
Apalagi, Arsjad mengatakan bahwa lembaganya memang telah meminta agar pemerintah menunda kebijakan yang beririsan dengan hajat hidup masyarakat tersebut.
Hal ini dia sampaikan usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan dengan pengusaha Jepang yang tergabung di The Jakarta Japan Club (JJC) serta sejumlah pebisnis Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Baca Juga
“Kan sudah di mulai pembagian sektor mana yang kena dan tidak. Kami meminta supaya di-delay kan supaya tidak ada dulu [penerapan PPN 12%] tetapi pemerintah sudah mulai melihat bagaimana [dampaknya],” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Saat ditanya mengenai rekomendasi dari lembaganya, Arsjad pun mengaku bahwa Kadin pun menunggu keputusan pemerintah untuk mengumumkan nama barang-barang yang terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada pekan depan.
“Nanti menunggu dulu ya, enggak boleh kami duluan, makasih ya,” pungkas Arsjad.
