Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Airlangga Akui Sejumlah KEK Masih Kurang Diminati Investor

Menko Airlangga Hartarto mengakui bahwa sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus masih kurang diminati oleh para investor.
Rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sekupang - Dok. BP Batam.
Rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sekupang - Dok. BP Batam.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus alias KEK masih kurang diminati oleh para investor.

Airlangga menjelaskan Indonesia sudah meresmikan 24 KEK yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Ke depan, sambungnya, masih ada sembilan KEK yang akan diresmikan.

Dia mengaku Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar KEK menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, Airlangga tidak menampik bahwa belum semua KEK berkembang secara maksimal.

"Saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa KEK yang mengalami tantangan, seperti di Tanjung Kelayak, KEK Morotai, dan juga KEK di Aceh, karena realisasi investasinya masih sangat terbatas," ungkapnya dalam acara Indonesia SEZ Forum 2024 di kawasan Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Airlangga mencatat, investasi kumulatif yang sudah masuk ke KEK sepanjang tahun ini sebesar Rp242,5 triliun. Dari jumlah investasi tersebut, 151 ribu tenaga kerja terserap dengan 394 pelaku usaha.

Dia tidak menampik bahwa angka tersebut belum memuaskan. Airlangga pun secara khusus menekankan pentingnya memaksimalkan KEK sektor pariwisata yang selama dirasa kurang diminati.

Menurutnya, perlu ada perbaikan akses ke KEK sektor pariwisata seperti di Bangka Belitung yang belum ada penerbangan regional. Begitu juga di Labuan Bajo dan Mandalika yang perlunya penerbangan internasional agar pariwisata bisa semakin berkembang.

Selain itu, Airlangga merasa pemerintah sudah memberikan semua insentif yang diperlukan untuk menarik minat investor mulai dari fiskal seperti pembebasan barang/jasa kena pajak, cukai, pengurangan pajak daerah, hingga bebas PPN dan PPnBM. Menurutnya, yang perlu diperbaiki ke depan adalah implementasi berbagai insentif tersebut dan layanan non fiskal.

"Jadi tinggal kita bagaimana pelaksanaan insentif dan juga penyelesaian perizinan, tata ruang, dan berbagai hal yang sifatnya teknis," jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper