Bisnis.com, JAKARTA - Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) hasil kemitraan Komisi XII DPR dan Kementerian ESDM dibuat dengan tujuan untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
Salah satu keluarga di di Kelurahan Muara Laung 1, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah bernama Roliadi (62) dan Veronica (58) akhirnya bisa menikmati aliran listrik yang tersambung di rumahnya.
Sebelumnya, mereka menumpang listrik dari rumah orang tuanya. Masak nasi pun harus bergantian karena daya listrik yang terbatas dibagi dalam dua rumah.
Profesi sebagai nelayan ikan banta tidak memberikan kecukupan uang untuknya memasang listrik sendiri.
“Saya berharap hadirnya listrik dapat menopang kami mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ujar Roliadi.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menyalur agar masuk ke dalam program BPBL tahun 2025.
Selain itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi dari pihak swadaya masyarakat maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah.
"Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN," ujar Jisman di Jakarta, dikutip dari siaran pers Selasa (10/12/2024).
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Pati Jaya, menyatakan bahwa DPR telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia.
"Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik," tegas Bambang.
Jisman menyampaikan target Program BPBL di tahun 2024 adalah 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan tahun 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.
"Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136," ungkap Jisman.
Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.
