Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bos Properti (REI) Minta Perbankan Tambah Modal Danai FLPP, Kuota Makin Besar

REI menilai penguatan permodalan dari perbankan akan membuat jumlah penerima manfaat FLPP makin banyak
Foto udara proyek pembangunan perumahan di Kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Bisnis/Rachman
Foto udara proyek pembangunan perumahan di Kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap urgensi perbankan turun tangan menambah permodalan di program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa upaya itu dilakukan dalam rangka memperbesar cakupan kuota FLPP tahun anggaran 2025 dari semula 220.000 unit menjadi 330.000 unit.

Asal tahu saja, saat ini komposisi alokasi FLPP yakni 75:25. Perinciannya, 75% modal disuntikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara 25% sisanya yakni dialokasikan oleh industri perbankan.

Dalam perkembangannya, porsi itu hendak diusulkan menjadi 50:50, sehingga modal alokasi FLPP dapat bertambah untuk mewujudkan pembangunan 330.000 unit pada tahun depan.

“Nah, yang tadi ditanyakan mengenai 50:50 itu adalah APBN-nya 50%, Bank-nya 50%. Berarti itu akan menambah jumlahnya, jumlah penerimanya, jumlah mereka yang bisa diserapnya [kuotanya],” jelasnya kepada awak media, Minggu (29/12/2024).

Berkenaan dengan usulan revisi porsi FLPP itu, Joko menjelaskan saat ini telah mengantongi persetujuan dari industri perbankan.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengaku sanggup mewujudkan hal itu. Dirinya juga memastikan likuiditas BBTN terjaga apabila diminta untuk menambah alokasi modal menyukseskan program FLPP.

“Gak ada isu [soal likuiditas], karena kita bisa isu bond, bisa isu cari borrowing, itu satu. Nah ini kan bagaimana caranya kita membantu pemerintah dari hanya 220.000 APBN 2025 menjadi 330.000,” tambahnya.

Adapun, Nixon memberi sinyal apabila porsi modal perbankan bakal diperlebar maka konsekuensinya suku bunga kredit pemilikan rumah subsidi atau KPR Subsidi akan naik.

Namun, dirinya belum dapat memproyeksi berapa kiranya kenaikan tersebut. Pasalnya, hingga saat ini BBTN masih melakukan kajian mengenai hal itu. Hanya saja, dipastikan bahwa besaran suku bunga KPR Subsidi tak akan lebih dari 10%.

“Kita memang lagi mikir, pasti kajiannya [suku bunga KPR Subsidi] naik ya [apabila implementasikan porsi 50:50]. Tapi supaya angsurannya tidak naik, kita perpanjang sampai 25 tahun tenornya,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa kuota FLPP tahun 2025 ditetapkan sebesar 220.000 unit rumah dengan total anggaran mencapai Rp28,2 triliun.

 Namun, karena alokasi kuota itu dinilai masih jauh dari usulan para pengembang, BP Tapera berkomitmen hendak mengupayakan koordinasi dengan pihak perbankan untuk dapat memperbesar porsi penyaluran dan suku bunga tiering. 

“Kami pun sedang berupaya bersama rekan-rekan perbankan dalam membahas porsi penyaluran dan suku bunga tiering, di mana dapat berpotensi meningkatkan target penyaluran di atas 300.000 unit rumah di tahun 2025,” pungkasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper