Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, pemerintah akan memperpanjang penyaluran program bantuan sosial (Bansos) beras 160.000 ton per bulan menjadi 6 bulan pada 2025.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pemerintah dalam hal ini Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan untuk Januari dan Februari 2025.
“[Beras] SPHP Januari-Februari sudah akan dibagi oleh Bulog, tapi sesuai putusan ratas, ditambahkan 4 bulan lagi, jadi 6 bulan,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (6/1/2025).
Kendati begitu, pemerintah belum bisa memastikan lebih lanjut kapan pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras.
Zulhas menyampaikan, hal tersebut akan dibahas dan diputuskan dalam rapat terbatas bersama kementerian/lembaga terkait. Mengingat, pemerintah tidak ingin penyaluran bantuan pangan dilakukan bersamaan dengan panen raya karena dikhawatirkan dapat mengganggu harga beras di pasaran.
“Kalau sudah mulai musim kemarau atau musim paceklik itu baru akan dibagi [bantuan pangan],” ujarnya.
Baca Juga
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan, pemerintah telah memastikan bahwa bantuan pangan beras akan kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025.
Kemudian dalam rapat terbatas (ratas) pada Senin (30/12/2024), pemerintah sepakat untuk menambah alokasi bantuan pangan beras guna menjaga keseimbangan hulu dan hilir.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangannya, Selasa (31/12/2025).
Kendati belum diketahui secara pasti kapan bantuan pangan akan disalurkan, Arief menyebut bahwa pemerintah bersama Perum Bulog siap mendistribusikan total 6 bulan alokasi, di mana total beras yang disalurkan sebanyak 960.000 ton untuk 16 juta penerima bantuan pangan.
Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas). Rinciannya terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal
Dia menuturkan, program ini diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.
“Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” tuturnya.
.jpg?w=300&h=221)
