Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan kawasan Yudikatif dan Legislatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dilakukan pada tahun ini.
Wakil Menteri (Wamen) PU, Diana Kusumastuti menyebut saat ini pihaknya telah merampungkan kajian detail engineering design (DED) pada dua proyek tersebut, untuk selanjutnya dokumen itu bakal dipelajari dan dikaji ulang oleh Otorita IKN.
“Untuk basic design sudah kami siapkan ya, baru untuk nantinya ditindaklanjuti oleh teman-teman OIKN,” kata Diana saat ditemui di Kantor PU Senin (13/1/2025).
Di samping itu, Diana menyebut pihaknya juga masih membahas mengenai skema pembiayaan yang bakal dikucurkan untuk proyek kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.
Apabila seluruh aspek tersebut rampung dikerjakan, maka barulah dua proyek penunjang pelaksanaan pemerintah di IKN itu bakal dilelang dan rencananya akan dibangun pada tahun ini.
“Karena yang akan melelang dan akan melakukan pembangunan itu di OIKN untuk legislatif dan yudikatif kuartal I mungkin, dan akan dieksekusi tahun ini ya, kan pendanaannya juga sudah diajukan oleh Pak Basuki,” pungkasnya.
Baca Juga
Adapun sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif tersebut ditargetkan rampung pada 2028 sebelum Presiden Prabowo Subianto resmi berkantor di IKN.
Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono usai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membahas progres dan kelanjutan pembangunan IKN yang saat ini tengah berlangsung.
Dalam pertemuannya itu, Basuki menjelaskan Wapres berpesan agar seluruh target pembangunan IKN dapat dicapai tepat waktu sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.
“Wapres juga mendorong supaya target-target pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo terpenuhi. Seperti penyiapan kawasan yudikatif dan legislatif serta beragam infrastruktur pendukungnya,” jelasnya.
