Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 Hari Kinerja Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kelanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi sorotan.
Sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga saat ini belum ada perkembangan proyek baru yang dimulai di IKN. Selain itu, geliat investasi anyar di IKN juga tak kunjung bertambah.
Padahal, sebelumnya pemerintah sempat sesumbar bakal segera mencanangkan proyek baru yakni pengadaan kawasan legislatif dan yudikatif guna menunjang implementasi pemerintahan di IKN.
Namun, saat dikonfirmasi hingga kini rencana pembangunan tersebut masih dalam tahap perumusan kajian atau detail engineering design (DED).
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti menyebut kelanjutan pembangunan IKN itu nantinya bakal dieksekusi lebih lanjut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
“Untuk basic design sudah kami siapkan ya, baru untuk nantinya ditindaklanjuti oleh teman-teman OIKN,” jelasnya saat ditemui di Kantor PU Senin (13/1/2025).
Baca Juga
Diana menjelaskan, nantinya proses lelang proyek infrastruktur lanjutan di IKN itu bakal dilakukan oleh OIKN. Dia juga menyebut bahwa Kepala OIKN telah melakukan pengajuan usulan biaya tambahan OIKN ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Meski belum dapat memastikan kapan lelang itu bakal dilakukan, namun Diana memberi sinyal proses lelang bisa saja dijalankan pada kuartal I/2025.
“Mungkin sekali [dilelang kuartal I/2025]. Kan pendanaannya sudah diajukan oleh Pak Basuki,” jelasnya.
Adapun, dua kawasan tersebut ditargetkan bakal mulai bisa difungsikan dan selesai pada 2028. Hal itu sebagaimana komitmen yang disampaikan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.
Sebelumnya, Basuki sempat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membahas progres dan kelanjutan pembangunan IKN yang saat ini tengah berlangsung.
Dalam pertemuannya itu, Basuki menjelaskan Wapres berpesan agar seluruh target pembangunan IKN dapat dicapai tepat waktu sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.
“Wapres juga mendorong supaya target-target pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo terpenuhi. Seperti penyiapan kawasan yudikatif dan legislatif serta beragam infrastruktur pendukungnya,” jelasnya.
Tambahan Anggaran
Sementara itu, untuk mendukung pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif itu Basuki menjelaskan bahwa Badan Otorita IKN meminta tambahan suntikan APBN sebesar Rp8,1 triliun.
Tak hanya untuk mendukung pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif, usulan tambahan anggaran itu juga bakal digunakan untuk menyukseskan pembangunan konektivitas di IKN.
“Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” kata Basuki saat ditemui di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Adapun, sepanjang 2024 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp43,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi pembangunan IKN itu mencapai 97,3% dari total pagu IKN yang ditetapkan pada 2024 sebesar Rp44,5 triliun.
“Anggaran IKN yang juga biasanya kami sampaikan dalam beberapa bulan di 2024 ini [realisasinya] Rp43,4 triliun. Telah dibelanjakan untuk IKN ini 97,3% dari total pagu Rp44,5 triliun,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024, dikutip Selasa (7/1/2025).
Proyek Swasta
Selain proyek yang digagas pemerintah, Badan Otorita IKN juga sebelumnya mengungkapkan bahwa sejumlah investor swasta turut berminat untuk mendukung pembangunan IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengaku telah menyiapkan groundbreaking IKN tahap ke-9 dengan total nilai investasi Rp6,5 triliun untuk dilaksanakan pada Januari 2025.
Dia menuturkan, rencana realisasi investasi tersebut telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Nantinya investasi tersebut bakal menjadi yang investasi perdana di IKN yang direalisasikan di era pemerintahan Prabowo.
“Kalau kami sudah siap untuk Januari 2025 [groundbreaking], tapi ini tergantung jadwal Presiden. Tadi pada saat salaman dengan Bapak Presiden, beliau bilangnya kapan-kapan kita obrolkan. Nilainya Rp6,5 triliun,” kata Basuki saat ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Senin (30/12/2024).
Bos IKN itu membocorkan setidaknya terdapat 4 perusahaan hingga 5 perusahaan yang bakal merealisasikan komitmen investasinya itu. Berdasarkan sektornya, di antaranya hotel, sekolah, restoran, hingga area perkantoran.
Di samping itu, Basuki juga menyebut pada groundbreaking investasi berikutnya bakal diikuti oleh sektor properti hingga area taman safari.
