Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap komitmennya dalam melakukan percepatan pembangunan Tol Akses menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Reiza Setiawan menjelaskan bahwa anggaran pembangunan Tol IKN pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp5,29 triliun.
“Yang masih cukup besar yaitu dukungan IKN sebesar Rp5,2 triliun,” jelasnya dalam Konsultasi Regional yang disiarkan pada YouTube Kementerian PU, dikutip Senin (12/5/2025).
Dalam paparan yang disampaikan, anggaran Rp5,29 triliun itu dikucurkan guna menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Seksi 1B yang meliputi ruas Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan – Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).
Kemudian, Tol IKN Seksi 3A-2 yang menghubungkan Karangjoang – KKT Kariangau, Tol 3B-2 Segmen KKT Kariangau – Simpang Tempadung dan Tol IKN 5B segmen Jembatan Pulau Balang – Simpang Riko.
Selanjutnya, anggaran itu juga bakal digunakan untuk melanjutkan konstruksi Tol IKN 6B (Outer Ring Road – Sp. ITCHI), duplikasi Jembatan Pula Balang Bentang Pendek II, Pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Baca Juga
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga sempat memastikan bahwa pengembangan IKN akan terus berlanjut. Di mana, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, proyek IKN bakal dieksekusi oleh tiga kementerian dan lembaga (k/l) secara langsung.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa tiga k/l yang bakal menjadi eksekutor pembangunan IKN itu, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Otorita IKN.
“Kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa [baik Kementerian PU serta PKP] dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU dan dirjennya bahwa semua anggaran [untuk IKN] sudah dibuka blokirnya pada sekitar Rp10 koma sekian triliun untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan [di IKN],” jelas Basuki dalam konferensi pers, Rabu (23/4/2025).
Sementara khusus untuk OIKN, Basuki menyebut, telah menggenggam pencairan pagu anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk mendukung pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Dipa [OIKN] yang pertama sebesar Rp5,3 triliun itu sudah dibuka blokirnya semua, dan ada paket-paket pekerjaan yang sudah ditenderkan dan kita harapkan kalau mudah-mudahan bisa berhasil pengadaan barang dan jasanya, lelangnya,” tegasnya.
