Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan hilirisasi Pemerintah Indonesia disebut masih terlalu berfokus pada industri midstream. Evaluasi pada sektor hulu juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan ketersediaan cadangan mineral Indonesia dalam jangka panjang.
Hal tersebut terungkap dalam laporan Sector Overview Report on “Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia” yang dikeluarkan oleh US-ASEAN Business Council (USABC) bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM UI) pada Selasa (21/1/2025).
Wakil Direktur Bidang Riset LPEM UI Jahen Fachrul Rezki menuturkan kebijakan hilirisasi menjadi salah satu program penting Pemerintah Indonesia. Hal ini seiring dengan upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan value added perekonomian negara.
Meski program ini telah memunculkan dampak positif, Jahen menilai masih ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi terkait implementasi hilirisasi Indonesia.
Salah satu poin evaluasi menurut Jahen adalah upaya pemerintah yang masih terlalu terfokus pada pembangunan pada sektor midstream seperti pembangunan smelter, peningkatan pengolahan mineral, dan lainnya.
Di sisi lain, dia menyebut pemerintah belum mampu mengembangkan sektor-sektor hulu atau upstream secara optimal. Jahen menuturkan, hal ini dapat menimbulkan risiko berupa menipisnya cadangan beberapa mineral penting.
"Ketika bicara hilirisasi ini harus sangat koheren mulai dari upstream, midstream, hingga downstream-nya. Pemerintah perlu meningkatkan perhatiannya pada sebesar apa potensi yang kita miliki di sektor hulu," jelas Jahen dalam acara peluncuran laporan di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Selain itu, kebijakan hilirisasi juga dinilai perlu lebih fokus terkait pemilihan komoditas. Menurutnya, minimnya strategi industri nasional terkait kesiapan sektor hilir untuk menyerap mineral mentah Di pasar domestik dapat meningkatkan risiko program hilirisasi Indonesia menjadi tidak efektif.
Seiring dengan hal tersebut, Jahen merekomendasikan pemerintah untuk mengembangkan peta jalan yang komprehensif terkait kesiapan hilirisasi setiap komoditas.
Selain itu, dia mengatakan Pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat industri hulu dengan lebih optimal. Hal tersebut agar manfaat dari kebijakan hilirisasi ini dapat dirasakan oleh generasi-generasi masyarakat Indonesia selanjutnya.
"Kita juga tidak akan hidup selamanya, ada anak cucu yang perlu untuk mendapatkan manfaat kebijakan ini [hilirisasi]. Menekankan fase eksplorasi sangat penting untuk memastikan ketersediaan cadangan jangka panjang," kata Jahen.
Selanjutnya, Indonesia juga perlu melakukan pengembangan lebih lanjut industri hilirnya. Jahen menyebut, prioritas perlu diarahkan pada mineral yang telah diproses di dalam negeri.
Adapun, Jahen juga menyebut saat ini pembangunan fasilltas smelter berskala besar masih menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya keuangan dan teknis yang besar.
Ke depannya, dia menilai Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan partisipasi dari perusahaan kecil dan menengah hingga UMKM di sekitarnya.
